Revisi PP 36, bukan menghadirkan Permenaker no. 18

  Oleh : Timboel Siregar  Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia ( DPN OPSI) Progresnews.Info—Menteri Ketenagakerjaan baru saja mengeluarkan Permenaker no. 18 tahun 2022 tentang penetapan upah minimum 2023. Pada Pasal 6 Permenaker ini formula perhitungan kenaikan UM 2023 menjadi UM(t+1) = UM(t) + (Penyesuaian Nilai UM x UM(t)) Keterangan: UM(t+1) : Upah Minimum yang akan ditetapkan. UM(t) : Upah Minimum tahun berjalan. Penyesuaian Nilai UM: Penyesuaian nilai Upah Minimum yang merupakan penjumlahan antara inflasi dengan perkalian […]

Read more

Menanti Keberpihakan bagi Pekerja Miskin

Oleh : Timboel Siregar  Sekjen DPN Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia ( OPSI)   Progresnews.Info–Sampai saat ini pekerja miskin belum didaftarkan Pemerintah di program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKm) di BPJS Ketenagakerjaan, padahal Pasal 28H UUD 1945 mengamanatkan jaminan sosial adalah hak seluruh rakyat Indonesia. Pasal 14 dan Pasal 17 UU SJSN pun mengamanatkan hal yg sama dgn kewajiban Pemerintah mendaftarkan masyarakat miskin pada program jaminan sosial dengan membayarkan iurannya. Kehadiran Program Jaminan sosial bagi masyarakat miskin dengan […]

Read more

Peristiwa Cibubur : Momentum Serius Melindungi Pekerja Ojol

Oleh : Timboel Siregar  Sekjen DPN OPSI   Progresnews.Info–Tragedi kecelakaan lalu linta di Cibubur beberapa hari lalu menjadi duka bagi seluruh masyarakat. Bagi keluarga yang ditinggal anggota keluarganya yang menjadi korban jiwa, tentunya menyisahkan masalah bagi keluarga tersebut, apalagi yang meninggal tersebut adalah pencari nafkah bagi keluarga. Salah seorang korban yang meninggal dalam kecelakaan lalu lintas di Cibubur adalah seorang pengemudi ojek online (ojol). Sebelumnya Almarhum adalah pekerja formal yang didaftarkan di Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian […]

Read more

Terobosan Hukum Sang Gubernur

Progresnews.Info—Penetapan Upah Minimum (UM) berdasarkan ketentuan PP No. 36 Tahun 2021 menimbulkan polemik, insiden dan kreativitas Gubernur. Hampir semua Gubernur menetapkan kenaikan UM di 2022 berdasarkan PP No. 36 tahun 2021. Gubernur DKI yang merevisi keputusan UMP 2022 menjadi 5,1 persen menimbulkan polemik lanjutan. Gubernur Banten yang memancing amarah buruh dengan ucapan-ucapannya menimbulkan insiden hingga ke kepolisian. Gubernur Jawa Barat perlu diapresiasi dengan “terobosannya” yang mencoba mencari titik tengah diantara banyak kepentingan. Beda dengan Gubernur DKI, Gubernur Jawa Barat tidak […]

Read more

Peringatan Keras Untuk Rachland Nashidik

Progresnews.Info– Salah seorang kader Partai Demokrat (PD) Hasym Husein yang sering disapa Opa Achiem,  dengan keras melayangan surat terbuka yang berisi peringatan keras kepada Rachland Sidik atas pernyataan -pernyataan yang dinilai ngelantur dan tak berdasar. Berikut nukilannya Opa Achiem; Menempatkan diri sebagai seorang politisi tentunya harus mampu pula untuk memilah dan memilih narasi dalam memberikan komentar atau tanggapan terhadap sebuah persoalan publik yang terjadi saat ini. Dalam soalan upaya Yusril Ihza Mahendra menemukan ‘Demokrasi Yang Sehat’ yang ditelusuri melalui gugatan empat […]

Read more

Indonesian Grocery VS Sekolah Ekspor Dejavu Disabilitas Pemerintah Atasi Problem Ekspor

Ekspor produk UMKM saat ini dapat menjadi solusi paling strategis dalam memulihkan kondisi perekonomian bangsa, karena bukan rahasia lagi bahwa produk UMKM Indonesia memiliki kapasitas yang kompetitif dalam pasar global. Secara fundamental, ekspor bertujuan untuk meningkatkan nilai produk dengan cara melakukan penetrasi pasar di negara dengan daya beli yang lebih tinggi. Namun dengan ekspor, maka ada beberapa konsekuensi yang dapat menjadi beban tersendiri bagi pelaku UMKM, yaitu spesifikasi produk secara detil dan biaya logistik yang tidak sedikit. Dewasa ini, pemerintah […]

Read more

Pengesahan RUU Cipta Kerja Klaster Ketenagakerjaan Beresiko

Oleh : Timboel Siregar Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)   DPR dan Pemerintah sudah sepakat semalam untuk mesahkan RUU Cipta Kerja, dan akan membawa ke rapat paripurna untuk disahkan tanggal 8 Oktober. Saya kira Pemerintah dan DPR telah sepakat untuk mempercepat proses pengesahan ini walaupun pembahasan yang dilakukan tidak berkualitas dan menyerahkan semuanya kepada Peraturan Pemerintah (PP). Walaupun hasil yang disepakati masih belum jelas mengingat banyak hal yang diserahkan ke PP. Terkait pasal 66, contohnya, anggota Baleg […]

Read more

“Menanti Pro Aktif Pemerintah Atas Masalah THR”

Prigresnews.Info–Kehadiran Posko Layanan THR 2019 merupakan hal yang sangat baik, dan hal ini tentunya akan membantu para pekerja yang mengalami masalah dalam pembayaran THR. Faktanya masih ada perusahaan yang tidak patuh pada ketentuan regulasi yang mewajibkan membayarkan THR dengan tepat waktu. Masalah pembayaran THR dari tahun ke tahun terus terjadi, dan persoalan ini sepertinya sudah menjadi “tradisi” di kalangan pengusaha yang tidak patuh hukum. Posko THR sudah menjadi kegiatan rutin tiap tahun yg dilakukan Kemnaker dan Disnaker-Disnaker , dan tahun […]

Read more

Mencurigakan, 154 Pemda Kompak Genjot Dana Hibah dan Bansos di Akhir Tahun

Progresnews.Info-Di tahun anggaran 2017, total dana hibah dan bansos yang dianggarkan seluruh daerah (Provinsi, Kota, dan Kabupaten) seluruh Indonesia sebesar Rp72.305.112.761.791. Anggaran puluhan triliun ini terdiri dari total dana hibah dan bansos 34 Provinsi sebesar Rp54.486.331.638.509 serta dana hibah dan bansos 508 kabupaten/kota sebesar Rp17.818.781.123.283. Terkait dana hibah dan Bansos, yang perlu menjadi perhatian bersama adalah daerah-daerah yang akan menjalankan pemilu serentak di tahun 2018 ini. Untuk daerah tingkat kabupaten dan kota misalnya, terdapat 154 daerah (39 kota dan 115 […]

Read more

Timboel Siregar : IPK dan Komitmen Pemerintah

Progresnews.Info–Selama tiga tahun ini (2015 – 2017) Indeks PembangunanKetenagakerjaan (IPK) kita masih bertenger di Kategori Menengah ke bawah yaitu masuk dalam selang indeks 50,00-65,99. Pada tahun 2015  IPK secara nasional hanya 55,73 point, mengalami kenaikan menjadi 57.46 point di tahun 2016, namun kembali mengalami penurunan menjadi 56.07 point di tahun 2017. Penilaian IPK mengacu pada sejumlah indikator bidang ketenagakerjaan seperti Kesempatan Kerja, Pengupahan dan Kersejahteraan Pekerja, Perencanaan Tenaga Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Berfluktuasinya IPK tersebut sangat ditentukan oleh […]

Read more
1 2