Kemnaker Pastikan Belum Ada Draft Revisi UU Ketenagakerjaan

Progresnews.Info-Kementerian Ketenagakerjaan memastikan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) belum ada. Masyarakat diminta untuk tidak termakan isu yang beredar seputar draft revisi UU Ketenagakerjaan. Sebagaimana diketahui, lini media massa dan media sosial sempat diramaikan isu revisi UU Ketenagakerjaan. Bahkan, isu ini sempat diangkat kalangan Serikat Pekerja/Serika Buruh (SP/SB) saat melakukan unjuk rasa beberapa waktu lalu. “Perlu diketahui bahwa tidak ada RUU tentang itu (UU Ketenagakerjaan). Jangankan RUU, konsep juga belum ada. Yang beredar di sosmed terkait […]

Read more

Eksepsi Dewan Pers Ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Progresnews.Info– Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers yang dilayangkan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia Wilson Lalengke dan Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi kini memasuki babak baru. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutuskan menerima permohonan banding dari para pembanding semula para penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Bahkan, dalam putusan banding, disebutkan juga secara tegas bahwa eksepsi Dewan Pers yang disampaikan di pengadilan tingkat pertama dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Banding. […]

Read more

Pengadilan Tinggi DKI Kukuhkan Hukuman Mantan Pejabat Kemenhub Dua Tahun Penjara

Progresnews.Info–Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengukuhkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus penggelapan tanah milik KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) oleh terdakwa Muh. Harun Let Let dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara. Dalam putusan ini, majelis hakim memerintahkan Harun tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sesuai keputusan pengadilan. Majelis Hakim PT DKI Jakarta yang diketuai Sudirman WP. SH, MH, dalam keputusannya menyatakan, terhukum Harun Let Let terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan tanah milik KPI di […]

Read more

Tak Wajib Lapor, 13 Perusahaan Dijatuhkan Sanksi

Progresnews.Info– DitjenPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan mendorong seluruh perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) secara online. “WLKP online dibutuhkan karena WLKP menampilkan data primer ketenagakerjaan di perusahaan dan menjadi obyek awal pengawasan ketenagakerjaan, ” kata Plt. Sesditjen Binwasnaker dan K3, Eko Daryanto usai mengikuti sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) terhadap 13 perusahaan di Pengadilan Negeri (PN) Batam Kelas IA, di kota Batam, Kepri, Jum’at (19/7/2019). Eko mengungkapkan jumlah  perusahaan […]

Read more

Usut Praktek Pungli Dalam Program PTSL 2019 Dikecamatan Bojonggede

Progresnews.Info–Jumlah yang ditargetkan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau disingkat PTSL tahun 2019 di kabupaten Bogor propinsi Jawa Barat sebanyak 75 ribu bidang tanah dengan alokasi wilayah tersebar di 7 kecamatan antara lain, kecamatan cibinong, bojonggede, celengsi, ciawi, sukaraja, taman sari dan leuwiliang. Untuk kecamatan bojonggede yang terdiri dari 9 desa mendapatkan kuota sebanyak 10 ribu bidang tanah dengan rincian desa cimanggis 705 k1 295 k4, desa kedung waringin 880 k1 120 k4, desa bojonggede 870 k1 […]

Read more

Himsataki Desak Jokowi Copot Menaker Hanif dan Dirjen Binapenta dan PKK

Progresnews.Info–Sekretaris Jenderal  (Sekjen) Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia ( Himsataki), Amin Balbaid mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengganti Menteri Tenaga Kerja dan Dirjen Binapenta. “Kemnaker dalam kepemimpinannya disinyalir telah membuat kebijakan yang menciptakan monopoli/diskriminasi penempatan dan perlindungan TKI ke Saudi Arabia Timur Tengah,” jelas  Amin kepada Para  Awak Media di Jakarta, Selasa , 23 April 2019. Dijelaskan dalam 4,5 tahun terakhir ini, selama menjabat Menaker Hanif Dhakiri  dan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Maruli Hasoloan Tambunan  sebagai penanggung […]

Read more

Kepmenaker 291/2018 tentang PenempatanTKI Satu Kanal digugat di PTUN Jakarta

Progresnews.Info-Tim Hukum dari Kantor Hukum R Cahyadi & Rekan selaku penggugat yang berasal dari unsur masyarakat perorangan mendaftarkan gugatan ke PTUN Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (23/4). Menurut Cahyadi S.H., M.H., gugatan ini diajukan karena Kepmenaker no 291 tahun 2018 dinilai merugikan seluruh warga negara Indonesia khususnya perusahaan yang ingin menempatkan pekerja migran Indonesia di kerajaan Arab Saudi. “Kepmenaker dinilai bertentangan dengan semangat Pasal 27 ayat (2), Pasal […]

Read more

KPK Disebut Tengah Dalami Pemeriksaan 13 Kementerian dan Lembaga Terkait Jual Beli Jabatan

Progresnews.Info-Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sofian Effendi mengatakan kasus jual beli jabatan di kementerian dan lembaga masih terjadi. Sofian menyebut ada 13 kementerian dan lembaga yang sedang dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sekarang ini ada 13 kementerian dan lembaga yang sedang dalam pemeriksaan KPK,” kata Sofian dalam diskusi media ‘Teguh Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Modern’ di Kantor Staf Kepresidenan, Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (27/3), Sebagaimana dilansir CNN Indonesia. Sofian mengaku pernah ditanya Presiden Joko Widodo terkait dugaan praktik […]

Read more

Mantan Pejabat Kemenhub Didakwa Gelapkan 17 Sertifikat Tanah Milik Organisasi Pelaut (KPI)

Progresnews.Info-Mantan pejabat Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Muh. Harun Let Let, kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang ketiga yang berlangsung Kamis (14/3), majelis hakim mendengarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Maidarlis, SH membacakan keberatan atas eksepsi penasehat hukum terdakwa yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya. JPU dalam dakwaannya menyatakan Harun telah melakukan tindak pidana penggelapan 17 sertifikat tanah milik KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) di Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini […]

Read more

Presiden Jokowi Diminta Tindak Tegas Pelaku Kejahatan Seksual Di BPJSTK

Progresnews.Info-Risky Amelia (RA) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera menarik Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Anggota Dewas BPJSTK, SAB tertanggal 17 Januari 2019. RA ialah korban pemerkosaan dan kekerasan seksual yang diduga dilakukan mantan anggota Dewan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK), Safri Adnan Baharuddin (SAB). Permintaan itu disampaikan RA bersama pendampingnya Ade Armando, serta kuasa hukum RA dari Lokataru Foundation, Haris Azhar di Jakarta, Minggu (3/2). Haris Azhar menegaskan, Keppres tersebut jelas […]

Read more
1 2 3 11