Perbudakan ABK, Pemerintah RI Harus Kawal Investigasi di China

Progresnews.Info–Perbudakan atau kekerasan terhadap ABK Indonesia yang bekerja di kapal ikan berbendera China harus diusut secara tuntas disertai sanksi hukum yang tegas, sehingga kasus ini tidak terulang kembali. Pasalnya, kasus tersebut termasuk pelanggaran hukum dan HAM, apalagi sampai menyebabkan tiga orang meninggal dan jenazahnya dibuang ke laut. Pemerintah RI harus segera melayangkan protes keras kepada pemerintah China dan melakukan tuntutan hukum terhadap perusahaan yang mengoperasikan kapal ikan tersebut. Penegasan ini dikemukakan Ketua ITF (International Transportworkers’ Federation) Indonesia, Prof. Dr. Mathias […]

Read more

KPI Mengapresiasi MA Tolak Kasasi Mantan Pejabat Kemenhub

Progresnews.Info–Kesatuan Pelaut Indonesia (KPI) mengapresiasi keputusan Mahkamah Agung (MA) yang mengukuhkan keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan tetap menghukum Harun Let Let (mantan pejabat Ditjen Perhubungan Laut) selama 2 tahun penjara. Keputusan nomor 1224K/Pid/2019 itu ditandatangani oleh Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya,SH, M.Hum selaku Ketua Majelis Hakim yang mengadili perkara Harun Let-Let di tingkat kasasi. Sedangkan dua Hakim Agung lainnya, yakni Dr. H. Andi Samsan Nganro SH,MH dan Dr. Sofyan Sitompul SH, MH, sebagai anggota majelis hakim. Dengan adanya […]

Read more

Tindakan Pelanggaran Hukum Yang Dilakukan Manajemen PT Alter Trade Indonesia

Progresnews.Info–Pemerintah diminta untuk segera turun tangan dan mengambil tindakan terhadap masalah yang terjadi di PT. Alter Trade Indonesia. Hal ini dikemukakan oleh Advocat /Pengamat Hukum Ketenagakerjaan/Pengamat Pasar Modal Dr. Teguh Pribadi, SH, MH. Kepada Wartawan di Jakarta, Kamis, 12 Maret 2020. Untuk diketahui bahwa PT. Alter Trade Indonesia adalah sebuah Perusahaan Modal Asing yang bergerak dalam bidang budidaya dan produksi udang yang berkedudukan hukum di Jl. Industri No. 72 Buduran-Sidoarjo-Jawa Timur. Dalam menjalankan kegiatannya ternyata managemen PT. Alte Trade Indonesia […]

Read more

Aktivis Pekerja Buruh Desak Menaker Segera Revisi Pasal 3 Permenaker 19/2015

Progresnews.Info–Kalangan Aktivis Serikat Pekerja Buruh mendesak Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesi Ida Fauziyah agar segera merevisi ketentuan Pasal 3 Permenaker no. 19 Tahun 2015, tentang Tata Cara dan Persyaratan Pembayaran Jaminan Hari Tua. “Ketentuan pasal 3 Permenaker 19/2015 ini sudah menabrak pasal 35 dan 37 Undang Undang SJSN” , ujar Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI) Timboel Siregar kepada Progresnews.Info, Rabu (4/3). Menurut Timboel, dengan pasal 3 ini maka pekerja yang ter PHK bisa langsung mengambil dana Jaminan Hari […]

Read more

Kemnaker Minta Dua Terdakwa Patuhi Putusan Pengadilan

Progresnews.Info—Kementerian Ketenagakerjaan menyambut positif vonis empat bulan penjara Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Tanjung Balai Karimun kepada dua terdakwa Direktur Utama perusahaan tambang granit, PT KDH IGdan Direktur KDH M Y di PN Tanjung Balai Karimun, Kepri, Senin (21/1/2020) pekan lalu Dalam siaran Pers Biro Humas Kemnaker yang diterima Redaksi di Jakarta pada Minggu (26/1/2020), Direktur Penegakan Hukum Kemnaker Iswandi Hari berharap kasus ini menjadi pembelajaran bagi perusahaan untuk mentaati semua peraturan termasuk pembayaran BPJS Ketenagakerjaan dan berupaya terus untuk […]

Read more

Kemnaker Pastikan Belum Ada Draft Revisi UU Ketenagakerjaan

Progresnews.Info-Kementerian Ketenagakerjaan memastikan revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan) belum ada. Masyarakat diminta untuk tidak termakan isu yang beredar seputar draft revisi UU Ketenagakerjaan. Sebagaimana diketahui, lini media massa dan media sosial sempat diramaikan isu revisi UU Ketenagakerjaan. Bahkan, isu ini sempat diangkat kalangan Serikat Pekerja/Serika Buruh (SP/SB) saat melakukan unjuk rasa beberapa waktu lalu. “Perlu diketahui bahwa tidak ada RUU tentang itu (UU Ketenagakerjaan). Jangankan RUU, konsep juga belum ada. Yang beredar di sosmed terkait […]

Read more

Eksepsi Dewan Pers Ditolak Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Progresnews.Info– Gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Dewan Pers yang dilayangkan Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia Wilson Lalengke dan Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia Hence Mandagi kini memasuki babak baru. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta telah memutuskan menerima permohonan banding dari para pembanding semula para penggugat dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No.235/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Pst. Bahkan, dalam putusan banding, disebutkan juga secara tegas bahwa eksepsi Dewan Pers yang disampaikan di pengadilan tingkat pertama dinyatakan ditolak oleh Majelis Hakim Banding. […]

Read more

Pengadilan Tinggi DKI Kukuhkan Hukuman Mantan Pejabat Kemenhub Dua Tahun Penjara

Progresnews.Info–Pengadilan Tinggi (PT) DKI Jakarta mengukuhkan keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam kasus penggelapan tanah milik KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) oleh terdakwa Muh. Harun Let Let dengan hukuman 2 (dua) tahun penjara. Dalam putusan ini, majelis hakim memerintahkan Harun tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara sesuai keputusan pengadilan. Majelis Hakim PT DKI Jakarta yang diketuai Sudirman WP. SH, MH, dalam keputusannya menyatakan, terhukum Harun Let Let terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan tanah milik KPI di […]

Read more

Tak Wajib Lapor, 13 Perusahaan Dijatuhkan Sanksi

Progresnews.Info– DitjenPembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan  Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan mendorong seluruh perusahaan di Indonesia untuk melaksanakan wajib lapor ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) secara online. “WLKP online dibutuhkan karena WLKP menampilkan data primer ketenagakerjaan di perusahaan dan menjadi obyek awal pengawasan ketenagakerjaan, ” kata Plt. Sesditjen Binwasnaker dan K3, Eko Daryanto usai mengikuti sidang Tindak Pidana Ringan (Tipiring) terhadap 13 perusahaan di Pengadilan Negeri (PN) Batam Kelas IA, di kota Batam, Kepri, Jum’at (19/7/2019). Eko mengungkapkan jumlah  perusahaan […]

Read more

Usut Praktek Pungli Dalam Program PTSL 2019 Dikecamatan Bojonggede

Progresnews.Info–Jumlah yang ditargetkan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau disingkat PTSL tahun 2019 di kabupaten Bogor propinsi Jawa Barat sebanyak 75 ribu bidang tanah dengan alokasi wilayah tersebar di 7 kecamatan antara lain, kecamatan cibinong, bojonggede, celengsi, ciawi, sukaraja, taman sari dan leuwiliang. Untuk kecamatan bojonggede yang terdiri dari 9 desa mendapatkan kuota sebanyak 10 ribu bidang tanah dengan rincian desa cimanggis 705 k1 295 k4, desa kedung waringin 880 k1 120 k4, desa bojonggede 870 k1 […]

Read more
1 2 3 12