Usut Praktek Pungli Dalam Program PTSL 2019 Dikecamatan Bojonggede

Progresnews.Info–Jumlah yang ditargetkan sertifikat tanah dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap atau disingkat PTSL tahun 2019 di kabupaten Bogor propinsi Jawa Barat sebanyak 75 ribu bidang tanah dengan alokasi wilayah tersebar di 7 kecamatan antara lain, kecamatan cibinong, bojonggede, celengsi, ciawi, sukaraja, taman sari dan leuwiliang. Untuk kecamatan bojonggede yang terdiri dari 9 desa mendapatkan kuota sebanyak 10 ribu bidang tanah dengan rincian desa cimanggis 705 k1 295 k4, desa kedung waringin 880 k1 120 k4, desa bojonggede 870 k1 […]

Read more

Himsataki Desak Jokowi Copot Menaker Hanif dan Dirjen Binapenta dan PKK

Progresnews.Info–Sekretaris Jenderal  (Sekjen) Himpunan Pengusaha Jasa Tenaga Kerja Indonesia ( Himsataki), Amin Balbaid mendesak Presiden Joko Widodo untuk segera mengganti Menteri Tenaga Kerja dan Dirjen Binapenta. “Kemnaker dalam kepemimpinannya disinyalir telah membuat kebijakan yang menciptakan monopoli/diskriminasi penempatan dan perlindungan TKI ke Saudi Arabia Timur Tengah,” jelas  Amin kepada Para  Awak Media di Jakarta, Selasa , 23 April 2019. Dijelaskan dalam 4,5 tahun terakhir ini, selama menjabat Menaker Hanif Dhakiri  dan Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Maruli Hasoloan Tambunan  sebagai penanggung […]

Read more

Kepmenaker 291/2018 tentang PenempatanTKI Satu Kanal digugat di PTUN Jakarta

Progresnews.Info-Tim Hukum dari Kantor Hukum R Cahyadi & Rekan selaku penggugat yang berasal dari unsur masyarakat perorangan mendaftarkan gugatan ke PTUN Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta di Jalan Sentra Primer Baru Timur, Pulo Gebang, Jakarta Timur, Selasa (23/4). Menurut Cahyadi S.H., M.H., gugatan ini diajukan karena Kepmenaker no 291 tahun 2018 dinilai merugikan seluruh warga negara Indonesia khususnya perusahaan yang ingin menempatkan pekerja migran Indonesia di kerajaan Arab Saudi. “Kepmenaker dinilai bertentangan dengan semangat Pasal 27 ayat (2), Pasal […]

Read more

KPK Disebut Tengah Dalami Pemeriksaan 13 Kementerian dan Lembaga Terkait Jual Beli Jabatan

Progresnews.Info-Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN), Sofian Effendi mengatakan kasus jual beli jabatan di kementerian dan lembaga masih terjadi. Sofian menyebut ada 13 kementerian dan lembaga yang sedang dalam pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Sekarang ini ada 13 kementerian dan lembaga yang sedang dalam pemeriksaan KPK,” kata Sofian dalam diskusi media ‘Teguh Membangun Pemerintahan yang Bersih dan Modern’ di Kantor Staf Kepresidenan, Gedung Bina Graha, Jakarta, Rabu (27/3), Sebagaimana dilansir CNN Indonesia. Sofian mengaku pernah ditanya Presiden Joko Widodo terkait dugaan praktik […]

Read more

Mantan Pejabat Kemenhub Didakwa Gelapkan 17 Sertifikat Tanah Milik Organisasi Pelaut (KPI)

Progresnews.Info-Mantan pejabat Ditjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan, Muh. Harun Let Let, kembali menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dalam sidang ketiga yang berlangsung Kamis (14/3), majelis hakim mendengarkan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Maidarlis, SH membacakan keberatan atas eksepsi penasehat hukum terdakwa yang telah dibacakan pada sidang sebelumnya. JPU dalam dakwaannya menyatakan Harun telah melakukan tindak pidana penggelapan 17 sertifikat tanah milik KPI (Kesatuan Pelaut Indonesia) di Desa Pantai Harapan Jaya, Kecamatan Muara Gembong, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Kasus ini […]

Read more

Presiden Jokowi Diminta Tindak Tegas Pelaku Kejahatan Seksual Di BPJSTK

Progresnews.Info-Risky Amelia (RA) meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera menarik Keputusan Presiden (Kepres) Nomor 12 tahun 2019 tentang Pemberhentian dengan Hormat Anggota Dewas BPJSTK, SAB tertanggal 17 Januari 2019. RA ialah korban pemerkosaan dan kekerasan seksual yang diduga dilakukan mantan anggota Dewan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJSTK), Safri Adnan Baharuddin (SAB). Permintaan itu disampaikan RA bersama pendampingnya Ade Armando, serta kuasa hukum RA dari Lokataru Foundation, Haris Azhar di Jakarta, Minggu (3/2). Haris Azhar menegaskan, Keppres tersebut jelas […]

Read more

Hanya 38,71 Persen Pejabat kemnaker Yang Laporkan Harta kekayaan

Progresnews.Info-Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkapkan, ada 10 kementerian dengan tingkat kepatuhan terendah pada pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) pada 2018. Dari sepuluh kementerian itu, Kementerian Ketenagakerjaan termasuk di dalamnya. Data KPK menyebutkan, jumlah wajib lapor LHKPN Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 155 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 38,71 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya. Direktur Eksekutif Komunitas Untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (KUTIPAN) Aswan Bayan mengatakan, sangat mustahil rasanya jika KPK meminta kesadaran para […]

Read more

Proses PMI di duga Ilegal, Polri Diminta Usut Penanggungjawab Perekaman Biometrik Visa Saudi

Progresnews.Info–Diduga terjadi pelanggaran hukum dalam pelaksanaan perekaman biometrik (sidik jari dan wajah) sebagai syarat permohonan visa ke Saudi Arabia. Pihak perusahaan VFS/TasHeel sebagai penanggungjawab perekaman biometrik diduga memproses calon pekerja migran yang akan ditempatkan sebagai Penata Laksana Rumah Tangga (PLRT) ke Saudi. Penempatan PLRT ke Kawasan Timur Tengah, termasuk Saudi Arabia, dilarang pemerintah sejak diterbitkan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan No. 260 Tahun 2015. Ketua Umum Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) Ayub U Basalamah menyampaikan sinyalemen pelanggaran tersebut kepada media […]

Read more

Kutipan : Dugaan KKN Kemnaker Gemparkan Publik

Progresnews.Info–Sungguh ironis, kinerja Mentri Ketenagakerjaan M.Hanif Dakhiri yang dianggap sukses oleh publik selama ini dinodai oleh oknum kepercayaannya berinisial “L” sebagaimana dirilis oleh beberapa media online nasional beberapa waktu lalu. Kabar tersebut membuat publik gempar dan seolah tidak percaya karena kementrian ini mendapat predikat WTP alias wajar tanpa pengecualian dan penghargaan lembaga bergengsi sekelas Ombusmen. Menurut Direktur Eksekutif Komunitas Untuk Transparansi  Informasi Publik Nasional (KUTIPAN), Aswan Bayan, sepak terjang orang kepercayaan Mentri Hanif yang tersebut konon mempunyai kekuasaan melebihi pejabat […]

Read more

Hanif didesak Copot Mr. L

Progresnews.Info–Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri dituntut untuk segera turun tangan mengatasi persoalan internal menyangkut ulah orang bawaannya. Sebab kemelut yang terjadi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan dua tahun terakhir sebagaimana yang dilansir beberapa media sebelumnya masih tetap berlangsung hingga saat ini. Direktur Eksekutif Center For Budget Analysis (CBA), Uchok Sky Khadafi saat dimintai pendapatnya mengenai kemelut itu, Selasa (25/9) menyarankan agar Menaker Hanif Dhakiri segera membenahi persoalan internal di lembaga yang dipimpinnya. Uchok mengatakan itu karena ia menilai Menaker Hanif lemah […]

Read more
1 2 3 11