PMI Ilegal Marak Karena Aparat Ambil Untung

Progresnews.info – Sampai saat ini keberangkatan pekerja migran Indonesia (PMI) secara illegal ke berbagai negara masih marak terjadi. Hal ini karena disebabkan banyak hal, dimana salah satunya masih banyak oknum aparat keamanan dan pejabat pemerintah mengambil untung dalam pengiriman PMI secara illegal. Hal ini dikatakan pengamat ketenagakerjaan, Dr. Siprianus Edi Hardum, S.IP, SH, MH kepada awak media di Jakarta,  Selasa (29/11/2022). Pada 17 Oktober 2022, pihak Kementerian Ketenagakerjaan menggagalkan penempatan 38 PMI secara illegal ke Timur Tengah. Pada 15 November […]

Read more

Kasus Dugaan Pemerkosaan Pegawai Kemenkop-Ukm Kembali Dibuka

Progresnews.Info–Kepolisian akan membuka kembali kasus dugaan pemerkosaan yang menimpa seorang pegawai inisial NDN oleh sesama rekan kerjanya di Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau Kemenkop-UKM. Keputusan tersebut diambil setelah Menko Polhukam Mahfud MD menggelar rapat gabungan di kantornya, Senin (21/11/2022), melibatkan Pimpinan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Kabareskrim, Kompolnas, Kejaksaan, Kemenkop-UKM, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA). “Memutuskan bahwa kasus perkosaan terhadap seorang pegawai di kantor Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang korbannya bernama NDN dilanjutkan proses hukumnya dan dibatalkan […]

Read more

Penyidik Polda Metro Jaya Didesak Usut Tuntas Laporan dari Dirut PT.Inti Duta DwitamaTransindo

Keterangan Foto : (Istimewa) Kuasa Hukum Pelapor, Dr. Siprianus Edi Hardum, SH, MH   Progresnews.Info– – Penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum Polda Metro Jaya didesak tuntaskan penyelidikan dan penyidikan laporan dari Direktur UtamaPT.Inti Duta DwitamaTransindo Petrus Da Gomes terkait dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan yang diduga dilakukan Manoj Vasnani selaku CEO Bintang Group Organization Chart (Holding Company) dan Malav Shah  selaku Financial Controller  BintangGroup Organization Chart (Holding Company). “Pada 7 Februari 2022 klien saya telah melaporkan kasus ini dengan […]

Read more

Aparat Penegak Hukum yang Terlibat Narkoba Harus Dihukum Minimal 10 Tahun

Keterangan Foto : DR. Siprianus Edi Hardum, S.IP, S.H, M.H ( tengah mempertahankan Disertasi Doktoralnya dihadapan Penguji )   Progresnews.Info – Aparat penegak hukum yang terlibat tindak pidana narkoba harus dihukum berat, yakni minimal 10 tahun penjara dan maksimal hukuman mati. Ketentuan seperti ini harus diatur secara eksplisit dalam undang-undang. Hal itu dikatakan Siprianus Edi Hardum dalam disertasinya yang disampaikan saat ujian terbuka oleh enam penguji di Kampus Universitas Trisakti Jakarta, Rabu (2/11/2022). Disertasi Siprianus Edi Hardum dengan judul,”Penguatan Fungsi Badan […]

Read more

Berantas Narkoba, Peran BNN Harus Tingkatkan

Keterangan Foto : DR. Siprianus Edi Hardum, S.IP, S.H ,M.H ( Tengah Berdiri)  Progresnews.Info – Untuk mencegah dan memberantas tindak pidana narkoba di Indonesia maka peran Badan Narkotika Nasional (BNN) ditingkatkan dengan mengganti nama atau membentuk lembaga baru bernama Komisi Pemberantasan Narkoba (KPN). Untuk itu, pemerintah dan DPR harus segera merevisi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai perubahan atas UU Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika untuk menjadi payung hukum dibentuknya (KPN). […]

Read more

Soal Dugaan KKN yang Dilakukan Camat Reok Barat, Masyarakat Tagih Janji Sekda Manggarai

( foto: Bupati Manggarai Hery Nabit)   Reok Barat, Progresnews.Info – Masyarakat Reok Barat menagih janji Sekda Manggarai, Fancy Jahang yang mengatakan akan memeriksa Camat Reok Barat, Tarsisius Asong dan Sekcam Reok Barat, Yos Sudarno terkait tindak pidana kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) yang diduga dilakukan Tarsisius Asong saat merekrut aparat desa di Reok Barat. “Mana janji Pak Sekda. Katanya akan periksa mereka dua, ini sudah lama. Kenapa didiamkan ?” kata Gius warga Desa Loce Reok Barat, Kamis (20/10/2022). Gius meminta […]

Read more

Hendardi: Komnas HAM Pilih Jalur Aman, Jokowi Gagal Pahami Kasus Munir

Progresnews.Info–Pada 7 September 2004, Munir Said Thalib dibunuh dengan menggunakan racun arsenic secara terencana. Pengadilan telah memutus dua orang aktor lapangan dan membebaskan Muchdi Purwoprandjono, yang saat itu menjabat salah satu Deputi Badan Intelijen Negara. Pada 7 September 2022, kasus Munir akan memasuki kadaluarsa karena akan melampaui 18 tahun sejak peristiwa terjadi karena konstruksi yang dibangun dalam penyelesaian kasus Munir adalah pembunuhan biasa. Ketua SETARA Institute Hendardi  berpendapat, jika merujuk pada dokumen Tim Pencari Fakta Munir yang banyak beredar, kasus itu bukanlah pembunuhan biasa, tetapi pembunuhan yang […]

Read more

Hendardi: Kapolri Harus Fokus Agendakan Reformasi Polri Berkelanjutan

Progresnews.Info– Beberapa agenda yang mengemuka pascaperistiwa Duren Tiga harus dicatat dan direformulasi untuk segera diperbaiki. Seperti soal tata sekolah kedinasan, penguatan peran Kompolnas, kualifikasi keanggotaan di tubuh Propam, disparitas penanganan dan perlakuan kasus, ketundukan Polri pada supremasi sipil, pembangunan karakter polisi sipil, dekonstruksi kultur Polri, transparansi dan akuntabilitas penyidikan, dan lain-lain menemukan momentumnya untuk ditata. Hal ini ditegaskan Hendardi, Ketua SETARA Institute kepada Pers di Jakarta, Kamis (25/8). “Reformasi Polri harus menjadi agenda publik luas sehingga mampu menangkap sebagian besar […]

Read more

Ini Kata Hendardi Tentang Proses Penegakkan Hukum dan Etik Kasus Duren Tiga

Progresnews.Info–Ketua SETARA Institute Hendardi menyoroti proses penanganan terkait puluhan anggota Polri yang terlibat dalam scenario yang dibuat Ferdy Sambo (FS) dalam kasus pembunuhan di Duren Tiga. Hendardi menuturkan, secara umum penetapan status Tersangka (TSK) untuk FS serta beberapa personil lain dan pemeriksaan dugaan pelanggaran etik oleh Tim Khusus bentukan Kapolri bisa dikatakan telah mengesankan penegakan hukum yang lebih tegas dan tidak pandang bulu di dalam Polri. Namun penerapan status TSK maupun dugaan pelanggaran kode etik terhadap puluhan personil baik dari […]

Read more

Menaker Ida Menyambut Baik Acara Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara bagi Organisasi Pekerja

Progresnews.Info –Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyambut baik acara Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara (PPHKWN) bagi organisasi pekerja yang diselenggarakan Mahkamah Konstitusi. Menurut Menaker, acara seperti ini dapat semakin meningkatkan kesadaran berkonstitusi bagi semua pihak, khususnya bagi para pekerja dan organisasi serikatnya. Demikian disampaikan Menaker saat memberikan sambutan pada pembukaan acara PPHKWN bagi organisasi pekerja, Selasa (26/7/2022) secara virtual. Menaker mengatakan bahwa dalam konteks pemberlakuan suatu Undang-Undang, konstitusi menjamin hak setiap warga negara untuk melakukan uji materiil di MK terhadap […]

Read more
1 2 3 12