PHK Akibat Kelalaian Pemerintah

O L E H Timboel Siregar Sekjen DPN Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)  Proses pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Allianz Life Indonesia yang menyasar pekerja di bagian informasi teknologi (IT), yang kemudian diserahkan kepada Perusahaan outsoursing (alih daya), akan terjadi di bulan Juni ini, menyasar 136 pekerja. Proses PHK ini mendapat penolakan tegas dari Serikat Pekerja PT Allianz Life Indonesia, seperti yang disampaikan Ketua Umum Serikat Pekerja PT Allianz Life Indonesia Donny Pharma Hotman, karena perlindungan dan manfaat dipastikan […]

Read more

Mudik Dan SE Kementerian Ketenagakerjaan

O L E H  Timboel Siregar  Pengamat Ketenagakerjaan Tanggal 19 Maret 2025 lalu Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6/2/PW.06/III/2025 tentang Pencegahan Korupsi danPengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. Hadirnya SE Kementerian Ketenagakerjaan tersebut adalah hal baik untuk memastikan seluruh jajaran Kementerian Ketenagakerjaan menjadi teladan untuk tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk pada hari raya. Point 2 Surat Edaran tersebut MELARANG adanya permintaan dana atau hadian, seperti THR atau […]

Read more

Danantara dan PT. Sritex

O L E H Timboel Siregar  Aktivis Pekerja Buruh PT Sri Rejeki Isman Tbk, (PT. Sritex), adalah perusahaan tekstil yang berkantor pusat di Sukoharjo, Jawa Tengah. Sebelum dinyatakan pailit, Sritex merupakan salah satu pabrik tekstil terbesar di Asia Tenggara dengan konsumen hingga mancanegara. Sritex merupakan salah satu industry padat karya yang membuka lapangan kerja untuk rakyat Indonesia. Dengan dipailitkannya Sritex maka ada 10.965 karyawan yang terPHK. Ini artinya Sritex merupakan asset bangsa yang mendukung pencipataan lapangan kerja dan mengkontribusi pada […]

Read more

Perlindungan Penyelenggara Pilkada

OLEH  Timboel Siregar Koordinator Advokasi BPJS Watch/Pengurus OPSI-KRPI Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 serentak akan digelar tanggal 27 Nopember 2024, yang meliputi Pilkada di 37 Propinsi, 415 Kabupaten dan 93 kota. Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah merilis tahapan Pilkada serentak tersebut pada Peraturan KPU (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024. Salah satu tahapan dalam Pilkada serentak tersebut adalah Pembentukan Panitia pemilihan Kecamatan (PPK), […]

Read more

Harapan Perlindungan bagi Pekerja oleh Pemerintahan ke Depan

OLEH  Timboel Siregar  Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia ( OPSI) Buruh menjadi subyek Pembangunan yang sangat mendukung perekonomian bangsa Indonesia. Paling tidak ada tiga peran penting buruh dalam perekonomian Indonesia yaitu, pertama, buruh sebagai pelaku produksi barang dan jasa. Dengan skill dan pengetahuan yang dimiliki buruh dan berkolaborasi dengan manajemen maka proses produksi barang dan jasa secara umum dapat berjalan. Proses produksi tersebut terdiri dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan produksi, penjualan, evaluasi dan inovasi. Dengan proses produksi barang dan […]

Read more

Tenaga Kerja Mandiri : Solusi Atasi Pengangguran

OLEH : Teddy Unggik ( Wartawan Progresnews. Info)   Kementerian Ketenagakerjaan saat ini sedang gencar gencarnya melakukan program penguatan ekonomi masyarakat guna mengatasi  Pengangguran melalui program Tenaga Kerja Mandiri Pemula dan Lanjutan (TKMP/L) diseluruh provinsi, hal hal ini sejalan dengan lompatan ke 3  yaitu Tranformasi Perluasan Kesempatan Kerja  berbasis kawasan dari 9 lompatan sebagai bentuk Terobosan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah. Tenaga Kerja Mandiri Pemula dan Lanjutan ( TKMP/L) binaan dari  Balai Besar Perluasan Kesempatan Kerja ( BBPKK) Lembang, Bandung Barat, yang […]

Read more

Tinjauan Kritis Empat Tahun Kemnaker Dipimpin Oleh Ida Fauziyah

Oleh :  Teodasius Klaudius Unggik Wartawan Senior    Progresnews.info–Dr. Hj Ida Fauziyah, Msi adalah Perempuan  pertama yang menjabat sebagai Menteri Ketenagakerjan dalam Kabinet Indonesia Maju (KIM) diera Reformasi. Dan ini  belum pernah terjadi perempuan menduduki jabatan itu, baik pada  era Orde Lama maupun Orde Baru. Ida didapuk Presiden Joko Widodo dan Wapres KH Ma’ruf Amin untuk menduduki Jabatan Menteri Ketenagakerjaan masa bakti 2019-2024. Hal yang menarik dapat kita simak, pada saat pisah sambut sekaligus serah terima tugas dari Menaker Hanif […]

Read more

Refleksi Hari Pancasila: Dalam Berbagai Kasus Intoleransi, Pancasila Sering Dikalahkan

Oleh : Hendardi , Ketua Dewan Nasional Setara Institute ( foto : Istimewa )   Di hari kelahiran Pancasila, kita mesti merefleksikan secara sangat serius bahwa Pancasila sering dikalahkan, dalam berbagai kasus intoleransi dan secara umum pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan (KBB). Intoleransi terus mengalami peningkatan dan pelanggaran KBB terus terjadi. Di samping itu, hak asasi manusia yang mendapatkan afirmasi spesifik dalam Sila Kedua Pancasila juga masih berada pada situasi belum ideal. Sepanjang Mei 2023, misalnya, terjadi beberapa peristiwa intoleransi dan pelanggaran […]

Read more

Staycation Sebagai Kejahatan Seksual di Dunia Kerja

Oleh : Timboel Siregar   VIRALNYA pemberitaan di media sosial tentang adanya oknum perusahaan yang mensyaratkan staycation (menginap di hotel) kepada karyawati sebagai syarat agar kontrak kerja diperpanjang merupakan sebuah pemberitaan yang sangat memprihatinkan. Kejadian seperti ini merupakan pelanggaran hak asasi manusia bagi pekerja perempuan. Pekerja kontrak memang selama ini sangat lemah posisi tawarnya dalam hubungan industrial, karena mereka lebih sering diperhadapkan pada penilaian subyektif majikan atau pimpinan yang menentukan diperpanjang atau tidaknya kontrak kerja. Selama ini banyak pelanggaran hak […]

Read more

Perlukah Sentralisasi Pengawas Ketenagakerjaan ?

  Oleh : Teodasius Klaudius Unggik, SS   Peran pengawas ketenagakerjaan sampai saat ini masih dirasakan kurang maksimal untuk memastikan hukum positif ketenagakerjaan berjalan dengan baik, dan dipatuhi oleh seluruh pengusaha. Permasalahan klasik Pengawasan Ketenagakerjaan masih berkisar yakni ; Pertama, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan yang tidak berimbang dengan jumlah perusahaan yang diawasi. Hingga triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 1.686 orang. Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 […]

Read more
1 2 3