Kejaksaan Agung Menghina Publik, KPK Harus Ambil Alih Kasus Korupsi Mantan Jampidsus

Hendardi, Ketua Dewan Nasional SETARA Institute   Penanganan perkara dugaan korupsi yang melibatkan mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Febrie Adriansyah, telah memasuki fase yang membahayakan kredibilitas penegakan hukum di Indonesia. Alih-alih menunjukkan keberanian membersihkan institusinya sendiri, Kejaksaan Agung justru mempertontonkan serangkaian langkah yang membingungkan, inkonsisten, dan sulit dijelaskan secara hukum dan akal sehat. Publik tidak sedang menyaksikan supremasi hukum bekerja, melainkan sebuah pertunjukan yang perlahan-lahan mengikis kepercayaan terhadap negara hukum. Kejaksaan Agung sedang menghina publik dengan memaksa […]

Read more

Hukum Mati Pelaku Korupsi

O L E H :  Robert CH. Sitorus, S.H. ( Advokat) Korupsi adalah salah satu kejahatan yang dampaknya tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga menghancurkan sendi kehidupan masyarakat. Dalam skala besar, korupsi dapat menghambat pembangunan, memperlebar kesenjangan sosial, serta merusak kepercayaan publik terhadap negara dan hukum. Di Indonesia, tindak pidana korupsi telah dikategorikan sebagai extraordinary crime atau kejahatan luar biasa. Hal ini tercermin dalam pengaturannya melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan […]

Read more

Elit Serikat Pekerja Serikat Buruh dan Pelemahan Rupiah

O L E H  Timboel Siregar  Sekretaris Dewan Pimpinan Nasional Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia  ( DPN OPSI) Kunjungan Prabowo ke Prancis menuai polemik. Diberitakan sudah empat kali Presiden berkunjung ke Prancis, dan sudah banyak negara yang dikunjungi Prabowo sejak dilantik jadi Presiden. Kunjungan demi kunjungan ke luar negeri memberikan janji masuknya investasi ke Indonesia namun investasi yang dijanjikan belum signifikan masuk untuk membuka lapangan pekerjaan lebih banyak untuk menyeimbangkan penambahan jumlah angkatan kerja baru tiap tahun (para lulusan Perguruan Tinggi, […]

Read more

Remehkan Rupiah, Pekerja: Presiden Prabowo Tidak Berpihak Kepada Nasib Buruh dan Keluarganya

O L E H Timboel Siregar  Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia ( DPN OPSI) Progresnews.info –Pidato Presiden Prabowo yang meremehkan pelemahan rupiah yang sudah dalam, memberikan kesan ketidakberpihakan Presiden kepada nasib masyarakat Indonesia termasuk nasib buruh dan keluarganya. Seluruh rakyat termasuk masyarakat di desa akan terdampak dgn pelemahan rupiah karena harga barang naik karena banyak industri yang masih mengandalkan bahan baku dari luar negeri, yang butuh dolar untuk membelinya, agar produksi bisa tetap berjalan. Daya beli […]

Read more

Meragukan MBG dan Satu Juta Rumah sebagai Penggerak Pertumbuhan 8 Persen

O L E H :  T I M B O E L  S I R E G A R Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia ( DPN OPSI) Progresnews.info –Di tengah ancaman krisis dunia akibat perang Israel-USA melawan Iran, Presiden Prabowo Subianto tetap melayangkan optimismenya dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi (PE) 8 persen, melalui strategi padat karya yang lebih ditekankan pada program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan satu juta rumah. Program MBG diproyeksikan akan menyerap 1,5 juta […]

Read more

Diskriminasi dan Ketidakpatuhan Pemerintah

O L E H Timboel Siregar  Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (DPN OPSI) Berita rencana Mogok Sidang Nasional oleh para Hakim Adhoc pada Pengadilan Tipikor, Pengadian Hubungan Industrial, Pengadilan Perikanan dan Pengadilan HAM menghiasi berita awal tahun 2026 ini. Para hakim Adhoc memprotes perlakuan diskriminasi Pemerintah yang sejak 2013 tidak menaikan Tunjangan Hakim Adhoc, sementara di tahun ini Hakim karier mendapat kenaikan tunjangan yang cukup signifikan, yang diatur di PP no. 42 Tahun 2025, berkisar antara […]

Read more

Gubernur Aceh Menetapkan UM dan UMSP 2026

O L E H Timboel Siregar  Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Nasional Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia ( DPN OPSI)   Gubernur Aceh, Muzakir Manaf akhirnya melalui Keputusan Gubernur (Kepgub) Aceh Nomor: 500.15.14.1/1488/2025, menetapkan kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) Aceh Tahun 2026 sebesar 6,7 persen (atau senilai Rp 246.346) dari UMP Tahun 2025, menjadi Rp 3.932.552. Selain itu Gubernur juga menetapkan Upah Minimum Sektoral Provinsi (UMSP), dengan kenaikan juga 6,7 persen dari Upah Minimum Sektoral Tahun 2025 (Keputusan Nomor: 500.15.14.1/1489/2025 tentang Penetapan […]

Read more

Pentingnya sebuah Komisi Pengawasan Ketenagakerjaan langsung di bawah Presiden

O L E H :  SAEPUL TAVIP Presiden OPSI (Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia)   Kasus pemerasan yang bernuansa korupsi dalam proses penerbitan sertifikasi K3 yang menyeret Wamenaker Ebennaizer, telah memberikan gambaran betapa selama ini pengawasan ketenagakerjaan telah menjadi ajang transaksi antara sejumlah oknum pejabat di Kemenaker dengan kalangan Pengusaha dalam mendapatkan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan norma ketenagakerjaan. Pengawasan ketenagakerjaan menjadi lahan basah bagi oknum2 yang menanfaatkan jabatan dan kewenangannya utk mendapatkan keuntungan pribadi dengan cara-cara melawan hukum. Lemahnya pengawasan dan […]

Read more

Dua Puluh Pokok Pikiran Draft UU Ketenagakerjaan yang baru

O L E H Timboel Siregar Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan  Nasional Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia ( DPN OPSI)  Saat ini Panja Komisi IX DPR RI sedang membahas tentang pembuatan UU ketenagakerjaan baru, yang merupakan amanat Putusan MK no.168 tahun 2024. Muatan UU Ketenagakerjaan baru ini akan mencakup Klaster Ketenagakerjaan di UU no. 6 tahum 2023 junto regulasi operasionalnya, UU 13 tahun 2003, Putusan MK, dan UU terkait lainnya. Diharapkan pembuatan UU ketenagakerjaan baru ini melibatkan masyarakat khususnya SP/SB yang berarti, […]

Read more

Maraknya Tenaga Kerja Asing di Indonesia: Antara Kebutuhan Investasi dan Perlindungan Tenaga Kerja Lokal

O L E H Hasyim Husein  Wartawan Senior Progresnews. Info–Meningkatnya jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia belakangan ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi, kehadiran TKA dipandang sebagai bagian dari konsekuensi globalisasi dan keterbukaan investasi asing. Namun di sisi lain, banyak yang mengkhawatirkan hal ini dapat mengancam lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, terutama di sektor-sektor yang semestinya bisa diisi oleh pekerja Indonesia. Secara hukum, keberadaan TKA di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 […]

Read more
1 2 3