Khawatir Satgas PHK Akan Digunakan Sebagai Alat Legitimasi Kegagalan Pemerintah Mencegah Terjadinya PHK

Progresnews.Info-Sekretaris Dewan Pimpinan Nasional Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (DPPN OPSI) Timboel Siregar kepada awak media di Jakarta, Rabu (9/04) menjelaskan bahwa adanya keinginan Pemerintah untuk membuat Satgas PHK adalah baik untuk bisa mencari solusi yang bersifat preventif untuk menghindari terjadinya PHK. Lanjutnya, sangat setuju Satgas PHK bermain diupaya pencegahan (Preventif) sehingga faktor faktor yang menyebabkan terjadinya PHK dapat diantisipasi dan PHK diminimalisir. Namun dengan kondisi saat ini, terangnya, yang memang wibawa dan prestasi kerja Pemerintah sedang tidak baik , dirinya […]

Read more

Lepas Pekerja Buruh Mudik Gratis, Pesan Noel : Jadi lah Patriotik Keluarga, Perusahaan, dan Negara

Progresnews.info- Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Immanuel Ebenezer melepas 9 Bus dengan 450 peserta mudik dengan destinasi Jawa Tengah, Jawa Timur dan Yogjakarta, didampingi PLT Sekjen Kemnaker Aries Wahyudi, Direktur PPHI Agatha Widianawati, pada Jumat, 28 Maret 2025 , pukul 09.00 Wib bertempat di Gedung Vokasi Ditjen Binalavotas, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Kavling 44, Jakarta Selatan. Dalam Sambutanya, Noel berharap semoga mudik di tahun 2025 ini benar-benar punya semangat dengan tema mudik tenang dan menyenangkan, tenang mendapatkan THR menyenangkan bisa berkumpul […]

Read more

Kemnaker Kembali Gelar Mudik Gratis Bagi Pekerja Buruh

Progresnews.Info -Kementerian Ketenagakerjaan kembali menggelar Mudik Gratis Bagi Pekerja / Buruh 2025. Bertempat di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jalan Jenderal Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan , Rabu, 27 Maret 2025, Pukul 09.30 Wib, Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli melepas keberangkatan 17 Bus dengan catatan 16 Bus tujuan Jawa Tengah dan Jawa Timur , sedangkan 1 Bus tujuan Sumatera Barat dengan 800 peserta Mudik Gratis Bagi Pekerja/Buruh 2025 dengan tag line “Mudik Tenang Menyenangkan”. Yassierli menjelaskan program ini merupakan kolaborasi dengan mitra-mitra […]

Read more

Mudik Dan SE Kementerian Ketenagakerjaan

O L E H  Timboel Siregar  Pengamat Ketenagakerjaan Tanggal 19 Maret 2025 lalu Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6/2/PW.06/III/2025 tentang Pencegahan Korupsi danPengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. Hadirnya SE Kementerian Ketenagakerjaan tersebut adalah hal baik untuk memastikan seluruh jajaran Kementerian Ketenagakerjaan menjadi teladan untuk tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk pada hari raya. Point 2 Surat Edaran tersebut MELARANG adanya permintaan dana atau hadian, seperti THR atau […]

Read more

Semua Pekerja Yang TerPHK Dipastikan Mendapatkan Hak Hak nya Sesuai Ketentuan

Progresnews. Inf–kondisi ketenagakerjaan, pengangguran, masalah Pemutusan Hubungan Kerja( PHK) , dan upaya-upaya strategis menghadapi tantangan ketenagakerjaan yang semakin dinamis. Ha ini berkaitan erat dengan terjadinya gelombang PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) massal belakangan ini, pemerintah memastikan bahwa semua pekerja yang terkena PHK mendapat hak-haknya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini ditegaskan Menteri Ketenagakerjaan Prof. Yassierli kepada Insan Pers di Kantornya, Rabu, 19 Maret 2025. Yasierli menambahkan pekerja/buruh setempat, bila perundingan tidak menghasilkan kesepakatan, maka Dinas Ketenagakerjaan setempat harus mendatangkan petugas […]

Read more

Penghapusan Moratorium PMI ke Arab Saudi Harus Dibarengi Perlindungan yang Kuat

Progesnews. info–Pemerintah memiliki wacana untuk mencabut moratorium pengiriman Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Arab Saudi. Komisi IX DPR RI meminta pemerintah tidak tergesa-gesa dan harus strategi perlindungan yang jelas. Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto menegaskan bahwa pencabutan moratorium harus didukung dengan perbaikan tata kelola yang memastikan hak-hak PMI terpenuhi dan perlindungan mereka lebih optimal. “Saya khawatir ini asal buka sementara belum ada perbaikan tata kelola,” kata Edy. Politisi PDI Perjuangan itu juga menilai Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia […]

Read more

Pencabutan Moratorium dan Efisiensi Anggaran

O L E H Timboel Siregar Aktivis Pekerja Buruh    Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PPMI) menyatakan akan melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) kembali ke Arab Saudi, karena moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi telah dicabut. Moratorium penempatan PMI ke Arab Saudi ditetapkan sejak tahun 2015 lalu, dan ini artinya selama sepuluh tahun tidak ada pengirimian PMI ke sana. Moratorium ini dilakukan dalam upaya untuk memperbaiki kualitas perlindungan PMI di Arab Saudi, yang memang selama penempatan ada berbagai persoalan […]

Read more

Edy Wuryanto Apresiasi Terhadap Perluasan Cakupan Jaminan Kecelakaan Kerja dalam Permenaker Anyar

Progresnews. info—Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengapresiasi langkah progresif pemerintah dalam memperluas cakupan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dengan memperbarui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) nomor 5 Tahun 2021. Regulasi ini kini mencakup perlindungan terhadap pekerja yang mengalami kekerasan fisik dan/atau pemerkosaan dalam lingkungan kerja. “Saya menyambut baik kebijakan ini sebagai bentuk perlindungan nyata bagi pekerja, terutama mereka yang rentan terhadap kekerasan di tempat kerja. Dengan adanya perluasan cakupan ini, negara menunjukkan keberpihakannya terhadap pekerja dan memastikan mereka mendapatkan hak […]

Read more

Edy Wuryanto Tidak Ingin Masalah “Rutin” Soal THR Berulang

Progresnews.info–Menjelang Hari Raya Idul Fitri, Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto kembali menyoroti permasalahan klasik yang terus terjadi setiap tahun: keterlambatan dan pelanggaran dalam pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja swasta. Ia menegaskan bahwa masalah ini harus segera diselesaikan agar tidak terus menjadi persoalan berulang yang merugikan pekerja. Setiap tahun, banyak pekerja menghadapi ketidakadilan dalam penerimaan THR. Beberapa perusahaan dengan sengaja melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak menjelang hari raya demi menghindari kewajiban pembayaran THR. “Ini adalah […]

Read more

Serikat Pekerja Buruh Tolak Kebijakan Kelas Ruangan Inap Standar ( KRIS)

Progresnews.info–Pengurus Serikat Pekerja /Serikat Buruh ( SP/SB) di Tingkat Konfederasi dan Federasi menolak rencana Pemerintah cq. Kementerian Kesehatan untuk menerapkan KRIS Satu Ruang Perawatan dengan maksimal 4 tempat tidur ( TT) yang akan dilaksanakan secara utuh mulai 1 Juli 2025. Menurut kajian Institut Hubungan Industrial Indonesia ( IHII), dalam Konfrensi Pers bersama dengan awak media, di Jakarta, Selasa (11/03/2025) pembahasan tentang KRIS Satu Ruang Perawatan dengan maksimal 4 tempat tidur tersebut tidak pernah melibatkan Masyarakat dan terkhusus SP/SB sehingga rencana […]

Read more
1 2 3 4 5 162