Progresnews.info

O L E H Timboel Siregar Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan  Nasional Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia ( DPN OPSI)  Saat ini Panja Komisi IX DPR RI sedang membahas tentang pembuatan UU ketenagakerjaan baru, yang merupakan amanat Putusan MK no.168 tahun 2024. Muatan UU Ketenagakerjaan baru ini akan mencakup Klaster Ketenagakerjaan di UU no. 6 tahum 2023 junto regulasi operasionalnya, UU 13 tahun 2003, Putusan MK, dan UU terkait lainnya. Diharapkan pembuatan UU ketenagakerjaan baru ini melibatkan masyarakat khususnya SP/SB yang berarti, […]

O L E H Hasyim Husein  Wartawan Senior Progresnews. Info–Meningkatnya jumlah tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia belakangan ini menimbulkan pro dan kontra di tengah masyarakat. Di satu sisi, kehadiran TKA dipandang sebagai bagian dari konsekuensi globalisasi dan keterbukaan investasi asing. Namun di sisi lain, banyak yang mengkhawatirkan hal ini dapat mengancam lapangan kerja bagi tenaga kerja lokal, terutama di sektor-sektor yang semestinya bisa diisi oleh pekerja Indonesia. Secara hukum, keberadaan TKA di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang No. 13 […]

O L E H Timboel Siregar Sekjen DPN Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)  Proses pemutusan hubungan kerja (PHK) di PT Allianz Life Indonesia yang menyasar pekerja di bagian informasi teknologi (IT), yang kemudian diserahkan kepada Perusahaan outsoursing (alih daya), akan terjadi di bulan Juni ini, menyasar 136 pekerja. Proses PHK ini mendapat penolakan tegas dari Serikat Pekerja PT Allianz Life Indonesia, seperti yang disampaikan Ketua Umum Serikat Pekerja PT Allianz Life Indonesia Donny Pharma Hotman, karena perlindungan dan manfaat dipastikan […]

O L E H  Timboel Siregar  Pengamat Ketenagakerjaan Tanggal 19 Maret 2025 lalu Kementerian Ketenagakerjaan mengeluarkan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan RI No. 6/2/PW.06/III/2025 tentang Pencegahan Korupsi danPengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya. Hadirnya SE Kementerian Ketenagakerjaan tersebut adalah hal baik untuk memastikan seluruh jajaran Kementerian Ketenagakerjaan menjadi teladan untuk tidak memberi atau menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan, dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk pada hari raya. Point 2 Surat Edaran tersebut MELARANG adanya permintaan dana atau hadian, seperti THR atau […]