KPK Harus Tangkap Semua Terduga Koruptor di Kemnaker
Progresnews. Info– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai mengusut dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) merupakan langkah yang tepat. Sebab, sejak lama Kemnaker sudah tercium bau busuk korupsi, namun belum ada koruptor yang tertangkap.
Demikian dikatakan pengamat Ketenagakerjaan, Dr. Edi Hardum, SH, MH, Rabu (15/1/2025) ketika dimintai komentarnya oleh wartawan terkait penyidik KPK melakukan penggeledahan di Direktorat Pengendali Tenaga Kerja Asing ( PTA) Ditjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja, Kemnaker pada Selasa (14/01/2025).
“Saya salut dan apresiasi kalau KPK mulai mengusut dugaan korupsi di Kemnaker. Sebab, dari dulu Kemnaker didugaan kuat subur dengan tindakan korupsi hampir di semua direktorat yang diduga dimotori para staf khusus dari menteri ke menteri,” kata dosen di Fakultas Hukum Universitas Tama Jagakarsa, Jakarta ini.
Edi mengapresiasi langkah penyidik KPK yang berani melakukan hal itu, mengingat aroma bau busuk korupsi di Kemnaker sudah sangat menjijikan dan jorok, ibarat “kentut” bau busuk tapi yang kentut tidak kelihatan.
Selain itu, Edi mendesak KPK agar menjelaskan ke publik melalui media massa mengenai tindakan penggeladahan yang dilakukan. “KPK harus menjelaskan kepada publik mengenai penggeledahan tersebut dalam kasus apa, dan siapa-siapa yang menjadi calon tersangka,” kata dia.
Menurut Edi, pentingnya KPK transparan dalam tindakannya di Kemnaker supaya public juga ikut mengawasi bahkan memberikan masukan. “Saya berharap, KPK melakukan penggeledahan hanya sebagai gertak sambal saja, dan ujung ujungnya kongkalingkong,” kata Advokat dari kantor hukum “Edi Hardum and Partners’ ini.
Edi mencontohkan “Kasus Duren” yang pernah menyeret Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Menakertrans) kala itu, Muhaimin Iskandar, namun ujung ujungnya tidak jelas juga.
Edi mengeritik peran dan fungsi Inspektorat Jenderal Kemnaker yang selama dirasakan hanya sebagai stempel dan tidak mampu untuk mencegah tindakan korupsi dan gratifikasi di Kemnaker. “Coba check mantan pejabat dan pemain proyek di Kemnaker. Sebagian besar mempunyai rumah mewah dan mobil-mobil mewah,” kata dia.
Edi meminta agar KPK juga mengusut dugaan korupsi dalam pengadaan alat K3 dan pengadaan barang lain di Kemnaker. “Dugaan saya ada korupsi luar biasa di sana,” kata dia.
Edi mendesak KPK untuk mengembalikan kepercayaan publik yang selama ini anjlok. Untuk itu, KPK wajib memeriksa semua pihak yang terlibat. “Jangan ada maen belakang sehingga kasus korupsi ini menjadi tidak jelas dan menguap”, tegas Edi.
Untuk diketahui bahwa penyidik dari KPK melakukan penggeledahan di Direktorat Penggunaan Tenaga Kerja Asing Ditjen Binapenta & PKK Kemnaker di lantai M Gedung B Kantor Kemnaker Jalan Jendral Gatot Subroto Kav 51 Jakarta Selatan, pada Selasa (24/12/2024) pukul 15.30 WIB.
Menurut informasi yan bisa dipercaya bahwa dalam penggeledahan tersebut penyidik KPK menyita telepon genggam, latop serta flash disk di TKP. Penyidik KPK meninggalkan kantor Kemnaker sekitar pukul 18.00 WIB.
Menurut Informasi orang dalam bahwa pada Selasa (31/12/2024) penyidik KPK kembali melakukan penggeledahan di Direktorat PTA Kemnaker dengan memanggil Koordiantor dan staf yang ada di direktorat tersebut untuk diperiksa, namun mereka tidak datang, lalu penyidik KPK mendatangi mereka di rumah masing- masing.
Bahkan ada informasi bahwa ada seorang koordinator di PTA yang berinsial PU ketika didatangi penyidik KPK ditemukan sejumlah mobil mewah seperti lamborgini, Ferari dan lain lain sedang terpakir di garasi rumah kordinator tersebut. PU merupakan seorang PNS yang merupakan anak mantan pejabat Kemnaker.
Informasi yang beredar bawa Penyidik KPK masuk ke Kemnaker untuk melakukan penggeledahan karena di minta Inspektur Jenderal Kemnaker melalui surat yang ditujukan kepada komisioner KPK.
Santer menjadi perbincangan di internal Kemnaker bahwa pada Senin, 13 Januari 2025 Pukul 14.00 WIB akan ada pemeriksaan oleh Penyidik KPK terhadap Sekjen Anwar Sanusi, Suhartono Sail Mantan Dirjen Binapenta dan PKK, Serta Dirjen Binapenta & PKK, Haryanto yang awalnya akan dilangsungkan di Gedung Merah Putih (KPK), ternyata berubah di pindah ke lantai 5 ( Inspektur Jenderal) Gedung A Kemnaker.
Kepala Biro Humas Kemnaker, Sunardi Sinaga ketika dihubungi lewat WA tidak merespon dan tidak mengangkat telepon selulernya. Demikian juga dengan Sekretaris Jenderal Kemnaker, Anwar Sanusi ketika dikonfirmasi lewat pesan WA juga tidak membalasnya.
Hingga berita ini diturunkan Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto ketika dikonfirmasi lewat WA, Rabu Siang (15/01/2024) belum membalas ataupun mengangkat telpon selulernya.
Sedang Dirjen Binapenta, Hariyanto ketika dihubungi wartawan melalui telepon selularnya Rabu (15/01/2025) siang membenarkan ada penggeledahan di kantornya. ( Tu)
