Minta PHK Ditunda, Hanif Optimis Perekonomian Bakal Membaik

Progresnews-Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri meminta perusahaan-perusahaan agar bisa menahan diri dengan tidak melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap para pekerjanya. Hanif optimistis perekonomian nasional akan segera membaik dan menguntungkan dunia usaha sehingga PHK tidak perlu dilakukan. “Kita semua tahu bahwa ekonomi kita sedang mengalami perlambatan. Kita juga memahami apa yang dialami dunia usaha, tapi kita minta agar jangan melakukan PHK dulu, “Kata Menaker Hanif seusai menggelar Halal bi Halal dengan para pegawai Kemnaker di Kantor Kemnaker, Jakarta pada Rabu […]

Read more

Dari 309 Pengaduan, Hanya 38 Kasus Pengaduan Terkait Pembayaran THR

Progresnews-Berdasarkan laporan sementara , Posko Pusat Pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2015 yang berada di kantor Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) telah menerima dan menangani 309 pengaduan masyarakat yang melibatkan 308 perusahaan di seluruh Indonesia. 309 Pengaduan yang melibatkan 308 perusahaan itu terdiri dari pemantauan ke daerah sebanyak 68 pengaduan, pengaduan langsung ke Posko Pusat 54, pengaduan melalui imail 169 dan pengaduan melalui twitter Menteri Ketenagakerjaan @hanifdhakiri sebanyak 18 pengaduan. Namun dari jumlah 309 pengaduan yang masuk tersebut, yang murni benar-benar […]

Read more

Komisi V DPRD NTT Siapkan Perda Pelayanan, Pengawasan dan Perlindungan TKI ke Luar Negeri

Kupang,Progresnews-Ketua Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Nusa Tenggara Timur (NTT) Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Winston Neil Rondo mengatakan, DPRD NTT sungguh prihatin karena NTT diberi gelar sebagai Provinsi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Ilegal dan Provinsi Perdagangan Orang serta dan nampaknya posisi Pemerintah Indonesia lemah betul untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi warga negaranya untuk mencari kerja. Untuk itu, hal ini harus kita bongkar dan dilakukan perubahan-perubahan yang berarti sebagai komitmen ,bahwa sebagai Pemerintah Indonesia bersungguh-sunguh untuk mengatasinya. “Dari […]

Read more

LTSA Kota Kupang Siap Jadi Tempat Pelayanan Kelengkapan Dokumen Masyarakat di Bidang Ketenagakerjaan

Kupang,Progresnews-Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kadisnakertrans) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Simon S Tokan mengatakan, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) di Disnakertrans Kota Kupang, Provinsi NTT, merupakan prakarsa antara Pemerintah Pusat dan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI), bahwa nanti akan dilakukan pelayanan masyarakat keterkaitannya dengan masalah- masalah yang sedang dihadapi di masyarakat, yaitu anak-anak kita yang ada di lapangan itu terbentur dengan persoalan-persoalan mengenai dokumen-dokumen mereka yang tidak lengkap, sehingga dengan adanya prakarsa dari DPR RI dan […]

Read more

Cek Pengaduan THR, Hanif Datangi Posko Pemantauan THR Kemnaker

Progresnews-Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri melakukan inspeksi mendadak (sidak) dengan mendatangi ke Posko Pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan 2015 di kantor Kemenaker, Jakarta. Sidak ini dilakukan pada hari terakhir batas waktu (deadline) pembayaran THR kepada para pekerja/buruh. Berdasarkan laporan sementara yang masuk, sudah ada 101 email pengaduan yang masuk. Kemudian ada 42 orang yang mengadu lewat telepon. Selain itu tercatat 12 orang yang datang langsung ke posko pemantauan THR. Namun dari 12 orang yang datang, hanya 7 orang murni […]

Read more

Ingat, Besok adalah Batas Akhir Pembayaran THR Bagi Pekerja

Progresnews-Menteri Ketenagakerjaan M Hanif Dhakiri kembali mengingatkan para pengusaha agar segera membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para pekerja/buruh. Hanif menegaskan bahwa besok, Jumat (10/7) adalah batas akhir (deadline) pembayaran THR sesuai peraturan H-7 sebelum lebaran. “ Kita ingatkan kembali bahwa besok adalah batas akhir pembayaran THR. Jadi para pengusaha wajib membayarkan THR kepada para pekerja/buruhnya,” kata Menaker Hanif saat berbuka puasa dengan para pekerja perkebunan sawit di PT Bumi Pratama Khatulistiwa di desa mega Timur, Kec. Kuala Mandorm Kab, […]

Read more

Posko Pemantau THR Resmi Dibentuk

Progresnews-Kementerian Ketenagakerjaan telah mendirikan Pos Komando (Posko) Pemantauan Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan tahun 2015. Posko-posko pemantauan THR serupa juga didirikan di kantor dinas tenaga kerja tingkat provinsi, dan kabupaten/kota di seluruh Indonesia. Lokasi Posko Pemantauan THR Kemnaker berada di Operation Room Dirtjen PHI dan Jamsos Lantai 8 Gedung A kantor Kementerian Ketenagakerjaan Jl Gatot Subroto Kav. 51 Jakarta Selatan. Posko ini bisa dihubungi melalui telephone (021) 5255859, Fax : (021) 5252982 serta e-mail : pospemantauan.thr2015@gmail.com . Selain memantau pembayaran […]

Read more

Kemnaker Gelar Sosialisasi Soal BPJS dan PP JHT bagi Serikat Pekerja/Buruh

Progresnews-Kementerian Ketenagakerjaan menggelar sosialisasi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan dan Peraturan Pemerintah (PP) No 46 tahun 2015 tentang Jaminan Hari tua (JHT). Kegiatan sosialisasi ini dihadiri oleh sekitar 100 orang pimpinan federasi Serikat pekerja/ Serikat Buruh Nasional. Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (PPK dan K3) Kemnaker Muji Handaya mengatakan pertemuan dengan serikat pekerja/serikat buruh ini dilakukan untuk menjelaskan materi, subtansi dan manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan serta usulan revisi soal PP JHT. “Kita mengundang pimpinan […]

Read more

Pelantikan Pejabat Eselon I Kemnaker Tertutup Dan Tergesa-gesa

Progresnews– Menteri Ketenagakerjaan, Muhammad Hanif Dhakiri, melantik sejumlah pejabat eselon I di kementerian yang dipimpinya secara tertutup, Kamis (02/7). Pelantikan yang terkesan tergesa-gesa itu tidak diijinkan diliput media. “Maaf Pak tertutup bagi wartawan. Kita ingin khusus saja,” kata staf protokoler Menaker, Puji, di sela acara. Pelantikan para pejabat secara tertutup ini sebelumnya juga dilakukan Muhaimin Iskandar menjadi Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans) kala itu. Keenam pejabat eselon I yang dilantik adalah Direktur Jenderal (Dirjen) Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan […]

Read more

Hariyadi Agah : Pernyataan Kepala BNP2TKI Terkait Jumlah TKI Illegal di Korsel Sudah Betul

Progresnews-Direktur Pelayanan Penempatan Pemerintah (PPP) Deputi Bidang Penempatan BNP2TKI, R Hariyadi Agah W mengatakan bahwa berdasarkan berita dari perwakilan RI di Seoul (Korea Selatan) menyebutkan jumlah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dinyatakan Overstay atau illegal sekitar 7000 orang. Namun, sambung Hariyadi, jika dipilah atau dirinci jumlah TKI yang dinyatakan Overstay yang berjumlah 7000 orang itu terdiri dari 4000 orang Penempatan melalui G to G , dan 3000 orang penempatan melalui P to P. Hariyadi juga menjelaskan bahwa kebanyakan TKI yang […]

Read more
1 56 57 58 59 60 64