Usai Irjen Sugito Ditangkap KPK, Menteri Desa Langsung Gelar Rapat Tertutup

Progresnews.Info-Pasca operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK) terhadap Inspektur Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) Sugito, Menteri Eko langsung menggelar pertemuan tertutup di kantornya hingga pukul 21.46 WIB. Saat ditanya oleh Wartawan , Menteri Desa mengungkapkan kekecewaannya atas kasus yang menimpa pejabat dan kementeriannya tersebut. “Kita lagi semangat bersih-bersih, malah jadi ada yang seperti ini,” sesal Mendes sesaat sebelum masuk ke dalam mobil dinas yang terparkir di halaman lobi utama Kemendesa PDTT, Jumat (26/5) […]

Read more

PT. Hanaco Sukses Diduga Memalsukan Dokumen TKW Ke Singapura

Progresnews.Info-Tenaga Kerja Wanita asal Dompu, Nusa Tenggara Barat, bernama Fitrianingsih, kelahiran 7 Juli 1997 diduga dipalsukan umur, akte lahir, dan KTP oleh PT. Hanaco Sukses yang beralamat di Jakarta Timur. Fitrianingsih yang diberangkatkan oleh PT. Hanaco Sukses ke Singapura untuk bekerja sebagai Pembantu Rumah Tangga (PRT). Saat diberangkatkan pada awal tahun 2017, usia FITRIANINGSIH masih dibawa umur, namun, PT Hanaco Sukses nekat dengan merubah tahun kelahiran yang tadinya, fitrianingsih lahir tahun 1997 dirubah menjadi tahun 1993, artinya dituakan umur fitrianingsih. […]

Read more

Jabatan Dirjen Binwasnaker dan K3 Kemnaker Belum Juga Terisi, Ada apa ?

Progresnews.Info-kalangan buruh/pekerja mempertanyakan berlarut larutnya pengisian jabatan Dirjen Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kerja dan K3 Kemnaker yang kosong lebih dari 1 tahun. Walaupun sudah dilakukan penjaringan dan konon kabarnya seorang Jenderal Polisi berbintang dua yang bakal menempati posisi Dirjen Binwasnaker dan K3 . Selain Polisi  ada juga nama nama lain kini berada di meja Presiden Joko Widodo. Namun, hingga saat ini belum ada tanda tanda bakal ada pelantikan, bahkan udah beberapa kali pelantikan jabatan eselon 1, tetapi jabatan Dirjen Binwasnaker […]

Read more

Setya Novanto Akan Kooperatif Menjalani Proses Hukum

Progresnews.Info– Ketua DPR RI Setya Novanto mengatakan akan kooperatif atas proses hukum terkait kasus KTP elektronik, setelah dirinya dicekal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). “Saya siap kapan pun diundang atau dipanggil oleh KPK karena ini adalah proses hukum yang harus saya patuhi, dan saya setiap saat selalu siap untuk diundang,” kata Novanto, di Gedung Nusantara III, DPR/MPR, Jakarta, Selasa (11/4). Dia menjelaskan terkait masalah pencegahan ke luar negeri, dirinya baru mengetahui dan tentunya menghargai langkah KPK tersebut. Menurut dia, apa pun […]

Read more

Terkait Kasus Korupsi Kemnakertrans , KPK Periksa Mantan Pimpinan Banggar DPR

Progresnews.Info-KPK dijadwalkan memeriksa mantan Pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI Tahun 2013 Ahmadi Noor Supit dalam penyidikan tindak pidana korupsi di Direktorat Pembinaan Pembangunan Kawasan Transmigrasi Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemnakertrans). “Yang bersangkutan diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Charles Jones Mesang (CJM),” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, Senin (10/4). KPK akan menggali peran anggota DPR RI terkait dengan proses pengurusan penganggaran dalam penyidikan tindak pidana korupsi di (Kemnakertrans) tersebut. KPK juga telah memeriksa beberapa […]

Read more

KPK Tetapkan Miryam S Haryani Sebagai Tersangka Kasus Korupsi E-KTP

Progresnews.Info-KPK menetapkan mantan anggota Komisi II DPR periode 2009-2014 dari Fraksi Partai Hanura, Miryam S Haryani, sebagai tersangka terkait kasus pengadaan pengadaan paket penerapan KTP elektronik alias e-KTP. Juru Bicara KPK, Febri Diansyah, di Gedung KPK, Jakarta, Rabu, 5 April 2017 ,menyatakan, KPK menduga Haryani secara sengaja tidak memberikan keterangan atau memberikan keterangan yang tidak benar dalam persidangan perkara tindak pidana korupsi dengam terdakwa Irman dan Sugiharto, di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta. “Miryam S Haryani merupakan tersangka keempat yang sudah ditetapkan […]

Read more

KPK cegah lima orang terkait kasus E-KTP

Progresnews.Info-Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah melakukan pencegahan ke luar negeri terhadap lima orang yang terkait kasus tindak pidana korupsi pengadaan paket kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan nasional secara elektronik (KTP-E) tahun anggaran 2011-2012. Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Rabu (15/3), mengatakan bahwa pihaknya telah mengirimkan surat kepada Direktorat Jenderal Imigrasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada akhir September 2016 untuk meminta dilakukan pencegahan terhadap sejumlah orang di kasus KTP-E selama enam bulan sejak tanggal […]

Read more

Perkuat Penegakan Norma Hukum Ketenagakerjaan, Kemnaker Gandeng Polri

Progresnews.Info– Dalam rangka memperkuat penegakan norma hukum ketenagakerjaan di Indonesia, Kementerian Ketenagakerjaan RI (Kemnaker) bersama Polisi RI (Polri) akan terus berkoordinasi agar kerja sama antar keduanya semakin sinergis. Adapun, langkah mensinergikan kerja sama Kemnaker dan Polri tersebut dimulai dengan menyamakan persepsi persoalan Ketenagakerjaan. Hal ditekankan Menteri Ketenagakerjaan RI (Menaker) M. Hanif Dhakiri saat menjadi Narasumber Diakusi Panel dalam acara ‘Rakernis Baharkam Polri Tahun 2017’ di Markas Besar Polri, Trunojoyo, Jakarta Selatan, pada Hari Selasa, 14 Maret 2017. “Ini menjadi salah […]

Read more

Pengawas Ketenagakerjaan dan Balai K3 Harus Sinergis Tegakkan Norma Ketenagakerjaan

Progresnews.Info– Kebijakan penerapan Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) bertujuan untuk menciptakan budaya K3 di tempat kerja, dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Dengan demikian, diharapkan efisiensi dan produktivitas seluruh komponen perusahaan dapat berjalan secara optimal. Untuk itu, diperlukan sinergi antara Pengawas Ketenagakerjaan dan Balai K3 untuk memastikan tegaknya norma ketenagakerjaan, khususnya dalam bidang K3. “Kita harus lihat, hubungan antara Balai K3 dengan pengawasan itu erat,” kata Plt. Dirjen Pembinaan Pegawasan Tenaga Kerja (Binwasnaker) Kementerian Ketenagakerjaan RI […]

Read more

Pemerintah Akan Terus Memberantas TKI Non-prosedural

Progresnews.Info— Tingginya angka Tenaga Kerja Indonesia (TKI) non-prosedural telah menimbulkan dampak sosial, ekonomi, dan keselamatan terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri, maupun terhadap keluarga dan lingkungan sosialnya. Dalam rangka mencegah meningkatnya jumlah kasus TKI non-prosedural, Pemerintah berkomitmen melakukan upaya pencegahan dalam rapat koordinasi antar Kementerian/Lembaga mengenai upaya pencegahannya. Sesuai dengan Nawa Cita khususnya butir pertama yaitu menghadirkan kembali negara untuk mengurus segenap bangsa dan memberikan rasa aman untuk seluruh warga negara, maka seluruh pemangku kepentingan terkait yaitu: Kemenaker, Kemenkumham, Polri, Kemlu, Kemenag […]

Read more
1 2 3 4 5 9