Hubungan Industrial Archives - Laman 7 dari 22

Sambut Mayday 2023, Menaker Ida Resmikan Kompetisi Liga Futsal Pekerja Tingkat Provinsi di Jakarta

Progresnews.info– Guna menyambut rangkaian peringatan Mayday 2023, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah membuka secara resmi, Kick Off Liga Futsal Pekerja Tingkat Provinsi, di Jakarta, Selasa (4/4/2023). Kompetisi futsal ini merupakan hasil kerjasama Kementerian Ketenagakerjaan dengan Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta. Dalam sambutannya, Menaker Ida menyampaikan kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka pemberdayaan serikat pekerja/serikat buruh dalam memperingati Mayday dengan kegiatan yang positif sebagai ajang silaturahmi antar Serikat Pekerja/serikat Buruh melalui olahraga sehingga MayDay Tahun 2023 dapat berjalan dengan […]

Pengawas Ketenagakerjaan Wajib Pastikan Kesepakatan Pengusaha dan Pekerja Sesuai Permenaker 5/2023

Progresnews.info—Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (Binwasnaker dan K3) Kementerian Ketenagakerjaan, Haiyani Rumondang mengutarakan, sebagai tindak lanjut penerapan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023, pengawas ketenagakerjaan yang ada di pusat maupun daerah, memiliki kewajiban dalam memastikan adanya kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja. Kesepakatan tersebut, ucap Haiyani menyangkut penyesuaian waktu kerja, penyesuaian besaran upah dan jangka waktu berlakunya kesepakatan tidak melebihi dari yang telah ditetapkan oleh Permenaker Nomor 5 Tahun 2023. ”Pengusaha wajib mencatatkan kesepakatan […]

Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto Minta Permenaker 5/2023 Tak Rugikan Buruh

Progresnews.info–Penerbitan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global mendapat tanggapan Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto. Menurut Edy, Permenaker tersebut memotong 25 persen upah buruh pada industri padat karya tententu berorientasi ekspor dapat merugikan mereka. Edy mengatakan bahwa setiap buruh mempunyai hak untuk menerima penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Ini seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor […]

Pemotongan Upah 25 Persen Tidak Berdampak Kepada Penurunan PHK

Progresnews.info–Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) beralasan lahirnya Permenaker Nomor 5 tahun 2023 adalah untuk menghambat angka pemutusan hubungan kerja (PHK) atas pekerja oleh pemberi kerja (pengusaha). Sekjen Dewan Pimpinan Nasional ( DPN) Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (Opsi), Timboel Siregar, Senin (20/3/2023), mengatakan, pemotongan upah maksimal 25 persen di Permenaker Nomor 5/2023 tidak berdampak pada penurunan PHK. “Saat ini kan mayoritas hubungan kerja di perusahaam padat karya termasuk orientasi ekspor adalah pekeja kontrak (PKWT) dan outsourcing (alihdaya),” kata dia. Jadi dengan status PKWT […]

Aliansi Serikat Pekerja Buruh Desak Menaker Cabut Permenaker 5 Tahun 2023

Progresnews.info–Dialog Sosial Sektoral, aliansi serikat pekerja/serikat buruh yang beranggotakan 10 SP/SB terbesar disektor tekstil, garment, sepatu dan kulit menggelar Konfrensi Pers di Jakarta, Senin, 20 Maret 2023. Mereka menolak tegas penerbitan dan pemberlakukan Permenaker No. 5 Tahun 2023. ” ini merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi atas upah,” tegas Emelia Yanti Siahaan dari Gabungan Serikat Buruh Indonesia. Lanjutnya, Upah adalah hak asasi, tidak boleh dinegosiasikan, bahkan dalam kondisi apapun. Alasan krisis ekonomi global sulit untuk dimengerti, dan alasan ini justru […]

Kemnaker Terbitkan Permenaker 5 Tahun 2023 Untuk Mencegah PHK Diindustri Padat Karya Yang Berorientasi Ekspor

Progresnews.info—Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker) menerbitkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan RI (Permenaker) Nomor 5 Tahun 2023 tentang Penyesuaian Waktu Kerja dan Pengupahan Pada Perusahaan Industri Padat Karya Tertentu Berorientasi Ekspor Yang Terdampak Perubahan Ekonomi Global. Aturan ini dimaksudkan untuk mencegah Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di industri padat karya berbasis ekspor di tengah kondisi ekonomi global yang tidak menentu. “Permenaker ini bertujuan untuk memberikan pelindungan dan mempertahankan kelangsungan bekerja Pekerja/Buruh, serta menjaga kelangsungan usaha Perusahaan industri padat karya tertentu berorientasi ekspor dari dampak […]

Wamenaker Membuka Dialog Investasi Kebijakan Ketenagakerjaan Indonesia di Jakarta

Progresnews.info–Kondisi perekonomian global tengah mengalami situasi yang kurang menguntungkan. Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional tentunya harus menjaga agar dampak ekonomi tersebut tidak melanda ekonomi nasional yang mana akan berpengaruh terhadap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor mengemukakan, dalam mengatasi permasalahan di bidang ketenagakerjaan, pihaknya terus berupaya menjaga kondisi hubungan industrial yang harmonis dengan mengupayakan agar tidak terjadi pemutusan hubungan kerja. “Kita harus mempunyai tekad yang sama menciptakan kelangsungan berusaha dan bekerja,” ujar Wamenaker Afriansyah Noor didampingi […]

Wamenaker : Kondisi Hubungan Industrial di PT GNI Kini Berjalan Baik

Progresnews.Info—Wakil Menteri Ketenagakerjaan RI, Afriansyah Noor Mengatakan bahwa kondisi Hubungan Industrial di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) di Morowali Utara, Sulawesi Tengah, kini berjalan baik. Laporan yang saya peroleh bahwa pihak manajemen telah melakukan perbaikan perbaikan misalnya; tuntutan penerapan prosedur k3 dengan memberikan APD lengkap kepada pekerja sudah dlakukan, peraturan perusahaan, kejelasan pemotongan upah, PKWT untuk pekerjaan yang bersifat tetap, mempekerjakan anggota Serikat Pekerja yang diputus kontraknya, memasang sirkulasi udara di setiap gudang atau smelter, dan memperjelas hak-hak pekerja yang […]

Lewat Bimtek, Kemnaker Terus Dorong Perusahaan Buat Peraturan Perusahaan yang Berkualitas

Progresnews.info–Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) terus mendorong perusahaan agar mampu membuat Peraturan Perusahaan (PP) secara benar dan berkualitas. Salah satu langkah yang dilakukan yakni dengan memberikan ‘Bimbingan Teknis Penyusunan Peraturan Perusahaan’ kepada beberapa perusahaan dan mediator hubungan industrial di provinsi Sumatera Selatan. Menurut Dirjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kemnaker, Indah Anggoro Putri, untuk memberikan pemahaman dan menyamakan persepsi dan interpretasi pengaturan syarat kerja melalui PP, perlu dilakukan kegiatan Bimtek penyusunan PP. “Kegiatan ini diharapkan juga menjaring ide dan […]

Beri Perlindungan Pekerja Anak dan Perempuan di Sektor Kelapa Sawit, Wamenaker : Bukti Kehadiran Negara

Progresnews.info–Wakil Menteri Ketenagakerjaan, Afriansyah Noor mengungkapkan, dalam sektor perkebunan kelapa sawit, pekerja anak dan perempuan merupakan kelompok yang paling rentan terhadap kondisi kerja yang tidak layak, seperti diskriminasi dari sisi upah, jaminan perlindungan sosial, perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, serta pelecehan seksual. Pekerja anak dan perempuan, ujar Afriansyah secara normatif mempunyai hak yang sama dengan pekerja laki-laki, akan tetapi karena kodratnya, pekerja perempuan harus diberikan perlindungan. “Berbagai kebijakan tentang perlindungan pekerja anak dan pekerja perempuan merupakan bukti kehadiran negara mewujudkan […]

Progresnews.info

Selangkah Lebih Maju dan Berkualitas

Kategori: Hubungan Industrial