Tertipu Pembayaran Kuliah Bodong, 1.000 Mahasiswa UPI Terancam DO

Progresnews.Info-Sedikitnya 1.000 mahasiswa Universitas Persada Indonesia (UPI) YAI terancam dipecat alias drop out (DO). Para mahasiswa yang menjadi korban penipuan pembayaran kuliah bodong itu dianggap mengundurkan diri jika tak membayar uang kuliah paling lambat 15 Oktober 2015. Informasi yang dihimpun pojoksatu.id, uang kuliah di UPI YAI berkisar antara Rp5 juta hingga Rp6 juta. Beberapa mahasiswa yang tertipu pembayaran uang kuliah bodong itu masuk rumah sakit, bahkan ada yang depresi. Pihak rektorat UPI YAI terkesan lepas tangan dengan membebankan semua kerugian […]

Read more

Koalisi CSO Global Memerangi Kejahatan Finansial Lintas Negara Demi Pembangunan dan Pemenuhan HAM

Progresnews.Info-Salah satu persoalan yang kita hadapi dewasa ini adalah illicit financial flows—aliran dana illicit dari satu negara ke negara lain, biasanya dari negara berkembang kemudian diendapkan di bank negara-negara maju atau kawasan sekretif. Disebut sebagai dana illicit karena dana itu diperoleh, ditransfer, dan atau digunakan secara illegal maupun secara legal namun immoral. Dari tahun ke tahun, magnitude aliran dana illicit semakin besar. Global Financial Integrity (GFI) memperkirakan, aliran dana illicit selama periode 2003-2012 meningkat dari USD 297,41 miliar menjadi USD […]

Read more

Pemerintah Di desak Stop Salurkan Kredit Kepada Korporasi “Pengepul Asap”

Progresnews.Info-Kabut asap akibat dari kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di beberapa Propinsi di Indonesia, telah mengakibatkan kerugian yang besar, baik kerugian materiil yang diperkirakan mencapai triliunan rupiah maupun kerugian immateriil. Berlarut-larutnya penanganan Karhutla menunjukkan bahwa pemerintah tidak siap melakukan respon super cepat dan tepat. Pemerintah dan masyarakat kembali “dikalahkan” oleh korporasi perkebunan sawit “pengepul asap”. Rahmawati Retno Winarni, perwakilan Koalisi ResponsiBank Indonesia dalam rilis yang diterima Progresnews.Info Selasa(13/10),menegaskan bahwa “pemerintah pusat dan daerah harus lebih bersungguh-sungguh dalam upaya penegakan hukum […]

Read more

Pemerintah Mendorong Sinergisitas Dalam Penerapan SNI dan SKKNI Guna Menghadapi MEA

Progresnews.Info-Menteri Ketenagakerjaan Muh. Hanif Dhakiri dalam sambutan nya yang dibacakan oleh Staf Ahli Kebijakan Publik, Bambang Satrio Lelono mengatakan bahwa Modal utama dalam menghadapi MEA (Masyarakat Ekonomi Asean yang akan dimulai akhir 2015) adalah produk-produk buatan Indonesia yang memenuhi Standar Nasional Indonesia (SNI) dan tenaga kerja yang memiliki Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI). Hal ini di utarakannya kepada rekan-rekan wartawan (cetak/ elektonik dan Online yang sehari-harinya meliput di kemnaker) dalam acara Sarasehan Ketenagakerjaan yang mengambil tema “Kesiapan Kementerian Ketenagakerjaan […]

Read more

Menaker Hanif Dhakiri Membuka Secara Resmi Forum Konsolidasi Dewan Pengupahan

Progresnews.Info– Forum Konsolidasi Dewan Pengupahan menjadi sarana pemerintah untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pengupahan, baik untuk mengevaluasi kebijakan pengupahan yang telah diberlakukan maupun kebijakan pengupahan yang akan diberlakukan. “Untuk itu lewat forum Konsolidasi yang merupakan acara rutin Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) setiap tahun, untuk menyamakan persespsi dan interprestasi seluruh anggota dewan pengupahan se-Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan pengupahan,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri, saat membuka Forum Konsolidasi Dewan Pengupahan, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Rabu (7/10). Pemerintah lanjutnya, telah […]

Read more

KASN Panggil Sekjen Kemnaker Soal Dugaan Kecurangan Pengangkatan Pejabat Eselon III dan IV

Progresnews.Info– Anggota KASN, Tasdik Kirnanto, menuturkan bahwa KASN akan segera memanggil Sekretaris Jenderal kemnaker Abdul Wahab Bangkona, jika KASN memiliki bukti kecurangan dalam pengangkatan pejabat eselon III dan IV Kemnaker. Kecurangan yang dimaksud adalah proses pengangkatan pejabat itu tidak melalui sistem merit, seperti yang diamanatkan UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). kemudian kecurangan itu juga tidak mempertimbangkan sejumlah penilaian, seperti kompetensi, kinerja, track record dan integritasnya. Asal tahu saja, Pengangkatan pejabat eselon III dan IV kemnaker 15 September yang […]

Read more

Bahas Persoalan TKI di Singapura, Kepala BNP2TKI Temui APJATI dan PPTKIS

Progresnews.Info-Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid didampingi Deputi Bidang Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Agusdin Subiantoro , mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk penempatan TKI Singapura. Kehadiran Nusron Wahid dan Jajaranya langsung disambut oleh Ketua Umum DPP APJATI,Ayub Basalamah dan pengurus APJATI lainnya. Tujuannya, agar tidak ada lagi Cost Structure yang memberatkan TKI sebagai pahlawan devisa. […]

Read more

Pentingnya Perlindungan Sosial Bagi Pekerja

Progresnews.Info-Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri menegaskan pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja untuk menjaga tingkat kesejaheraan dan meminimalisasi adanya konflik dalam hubungan industrial. Penegasan ini disampaikan dalam forum Asia Seminar on Social Dialogue (ASEM) yang digelar di Bali pada 30 September-2 Oktober 2015. Hanif menjelaskan, dalam beberapa forum kerjasama internasional, perlindungan sosial merupakan salah satu topik yang menjadi sorotan. Perlindungan sosial juga menjadi topik bahasan dalam forum atau organisasi negara-negara di kawasan Asean. “Perlindungan sosial merupakan konsep yang luas yang juga […]

Read more

PT. Trisakti Purwosari Makmur dan PT. Sentosa Abadi Purwosari Harus Segera Menjalankan Nota Pemeriksaan yang Dikeluarkan Oleh Direktorat Pengawas Norma PPTK Kemenakertrans RI Untuk Membayar Kekurangan Upah Pekerja/Buruhnya

Progresnews.Info-Setelah melalui proses pemeriksaan dan penelitian perkara pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT. Trisakti Purwosari Makmur dan PT. Sentosa Abadi Purwosari maka, Direktorat Pengawas Norma PPTK Kemanertrans RI telah mengeluarkan Nota Pemeriksaan tentang bukti pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dilakukan oleh 2 perusahaan tersebut, dan Surat Nota Pemeriksan tersebut telah dikirimkan minggu kemarin kepada Gubenur Jawa Timur dengan tembusan : Bupati Pasuruan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pasuruan dan Perusahaan terkait. Didalam pokok Surat Nota pemeriksaan tersebut Direktorat […]

Read more
1 45 46 47 48