Maksimalisasi Program Promotif dan Preventif BPJS ketenagakerjaan

Sekjen OPSI, Timboel Siregar. (Foto : Teddy Unggik)

Progresnews.Info–Kehadiran Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor : Perdir/3/022019 ttg Tata Cara Pemberian Bantuan Kegiatan Promotif dan Preventif BPJS ketenagakerjaan merupakan hal yang baik untuk meminimalisir terjadinya kecelakaan kerja sehingga memastikan pekerja terlindungi dalam bekerja. Aturan ini menggantikan Peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan nomor : Perdir/46/122016 ttg Tata Cara Pemberian Bantuan Kegiatan Promotif dan Preventif pada Program Jaminan Kecelakaan Kerja.

Aktivis Buruh, Timboel Siregar mengatakan nilai baik yang dikandung dalam peraturan Direksi BPJS Ketenagakerjaan ini harus secara maksimal dimanfaatkan oleh perusahaan dan pekerja, dan diharapkan ke depan manfaat yg ada ini akan lebih menarik seluruh perusahaan untuk segera mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.

Untuk memaksimalkan manfaat peraturan ini bagi seluruh perusahaan dan pekerja menurut Timboel, ada beberapa usulan atas isi peraturan ini yaitu :

Pertama,peraturan ini sebenarnya menempatkan pekerja sebagai subyek kegiatan promotif dan preventif, namun dalam proses pelaksanaannya BPJS Ketenagakerjaan tidak melibatkan Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) atau perwakilan pekerja bila di perusahaan belum ada SP SB. Seharusnya BPJS Ketenagakerjaan juga berkomunikasi dgn SP SB atau perwakilan pekerja, selain berkomunikasi dgn perusahaan. Dengan membangun komunikasi ini maka BPJS Ketenagakerjaan akan lebih komprehensif mendapat masukan tentang kondisi perusahaan sehingga program Promotif dan Preventif akan berjalan dgn baik dan secara signifikan melindungi pekerja dan perusahaan.

Kedua, ketentuan di Pasal 7 ayat (c) seharusnya memasukkan PDS upah sebagai persyaratan mendapatkan bantuan, tidak hanya PDS Pekerja dan Program. Faktanya banyak pengusaha yang melaporkan upah ke BPJS Ketenagakerjaan di bawah upah sesungguhnya (upah pokok + tunjangan tetap) yg diterima pekerja.

Keempat, ketentuan Pasal 9 ayat (1a) ttg usia minimal pekerja yg mendapatkan bantuandical check up yaitu 35 tahun, seharusnya medical check up bisa diberikan untuk seluruh pekerja tanpa persyaratan umur. Tentunya persyaratan tanpa batasan usia ini akan membantu BPJS Ketenagakerjaan dalam hal PAK (penyakit akibat kerja).

Kelima, ketentuan Pasal 9 ayat (1c) huruf (1b) ttg minimal nilai proyek Rp. 200 juta yg berhak dapat APD (alat pelindung diri) dan sarana K3, sebaiknya tidak mensyaratkan nilai proyek karena pekerja-pekerja yang bekerja di proyek yang bernilai di bawah Rp. 200 juta juga butuh APD dan sarana K3. Bukankah pekerja-pekerja di proyek konstruksi di bawah Rp. 200 juta juga wajib ikut JKK JKm dan Iuran mereka ikut bergotong royong di JKK JKm, tapi kenapa didiskriminasi mendapatkan APD dan Sarana K3.

Timboel berharap semoga Peraturan Direksi ini benar-benar bisa bermanfaat untuk seluruh perusahaan dan pekerja kita. Peraturan ini harus disosialisasikan ke seluruh perusahaan dan pekerja (SP/SB). (TU)

Silahkan di ShareTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *