Pengiat TKI : Keluarnya Kepmen 291 Membuat Bandar Trafficking Terusik

IMG-20190416-WA0207

Progresnews.Info- Kebijakan penempatan kembali Pekerja Migran Indonesia (PMI) sektor rumah tangga ke Timur Tengah seperti tertuang dalam Permenaker No. 291 Tahun 2018 tentang Penempatan TKI Sistem Satu Kanal terus berjalan sesuai rencana.  Di tengah proses itu,  Himpunan Pengusaha Jasa Penempatan TKI (Himsataki) yang mengingatkan Pemerintah agar tidak membiarkan adanya praktek monopoli dalam pemberian izin P3MI.

Menanggapi pernyataan yang mengatasnamakan Sekjen Himsataki, Amin Balubaid yang muncul di sejumlah media, pegiat TKI di Arab Saudi, Sharief Rahmat kepada redaksi Selasa (16/4/2019) menegaskan bahwa bandar perdagangan manusia (trafficking) yang mengaku sebagai Sekjen Himsataki Amin Balubaid terusik dengan keluarnya Permen Nomor 291 Tahun 2018.

Sharief membeberkan, perusahaan Amin, PT. Putra Hidayah No. SK Pencabutan SIPPTKI 648 Tahun 2016 Ttanggal SK 30 Desember 2016 sudah dicabut  izinnya oleh Menteri Hanif Dhakiri pada tahun 2017 dikarenakan penempatan TKI ilegal.

“Menteri dapat mencabut SIPPTKI bila PPTKIS terbukti melanggar larangan dalam penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri yang diatur dalam undang-undang,” tegasnya.

Terkait penempatan TKI Sistem Satu Kanal, Sharief mendesak agar pemerintah segera melakukan penempatan TKI ke Timur Tengah. Hal ini diperlukan agar tidak ada lagi penempatan TKI nonprosedural yang berjalan selama 8 tahun ini dijalankan oleh mafia penempatan TKI ilegal.

Menurut Sharief, selama masa moratorium Sharief yang dikenal sebagai Banteng Padang Pasir TKI ini kewalahan untuk mengadvokasi ribuan kasus TKI bermasalah di Arab Saudi mulai dari gaji TKI tidak dibayar, TKI bekerja lebih dari 1 majikan, hingga kekerasan seksual. Permasalahan TKI yang ditempatkan oleh perusahaan hitam ini merupakan gunung es yang akan segera meledak.

Sharief juga mendukung keluarnya SK Dirjen Binapenta Nomor 735/PPTKPKK/IV/2019 yang memberikan izin atas 58 P3MI untuk melakukan penempatan TKI ke Timur Tengah hasil verifikasi yang ketat sejak keluarnya Permenaker Nomor 291 Tahun 2018.

“Kita mendesak pemerintah untuk mempublikasikan 58 P3MI itu agar  masyarakat tahu track record mereka,” tegasnya.

Senada dengan Sharief, Koordinator Formigran Indonesia, Jamalauddin Suryahadikusumah menegaskan  bahwa sejak Menteri Muhaimin hingga Hanif sudah banyak perusahaan hitam yang dicabut izinnya termasuk PT Putra  Hidayah milik Amin Balubaid. ( TU)

Silahkan di ShareTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *