Hati Hati, Proyek 1000 BLK Komunitas di Tahun Politik

Aswan Bayan

Progresnews.Info–Direktur Eksekutif Komunitas Untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (Kutipan) Aswan Bayan, mengingatkan kepada pejabat Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), khususnya Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas (Ditjen Binalattas) agar ekstra hati – hati dalam menjalankan program pembangunan 1000 Balai Latihan Kerja (BLK) Komunitas Tahun 2019, apalagi ditahun politik sekarang ini, niat baik bisa disalah tafsirkan.

Menurut putra Maluku Utara ini, pembangunan 1000 BLK Komunitas, dalam pelaksanaan bantuan pembangunan gedung workshop dan peralatan pelatihan kerja BLK komunitas, harus didasarkan pada komitmen peningkatan mutu, tata kelola dan optimalisasi layanan yang efektif dan efesien.

“Sehingga pelaksanaan bantuan 1000 BLK oleh Ditjen Binalattas Kemnaker kepada penerima bantuan berdasarkan azas efektif. Berarti pemberian bantuan harus sesuai dengan kebutuhan dan sasaran yg telah ditetapkan. Efisien berarti menggunakan dana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil dan sasaran dengan kualitas yang optimal. Dan transparan, artinya pemberian bantuan dilaksanakan secara terbuka pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan, akuntabel, yaitu pemberian bantuan harus sesuai aturan dan perundang – undangan agar dapat dipertanggungjawabkan dan azas manfaat, yang berarti pemberian bantuan harus bisa dirasakan oleh masyarakat di sekitar BLK komunitas,” jelas Aswan.

Untuk itu lanjutnya, Ditjen Binalattas, khususnya Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), agar memperhatikan variabel waktu, kelengkapan dan komitmen kontraktor, sebab kontraktor atau pihak ke tiga tidak berhubungan langsung dengan pemberi bantuan, tapi dikelola dana bantuan berupa uang cash oleh penerima bantuan agar tidak mengalami hambatan dalam pelaksanaan pembangunan BLK komunitas.

Begitu juga kata Aswan, lembaga pemohon/penerima bantuan, harus memenuhi kriteria sebagaimana petunjuk teknis penyaluran bantuan pemerintah tentang pembangunan gedung workshop dan peralatan pelatihan BLK Komunitas Tahun Anggaran 2019 (TA) yang telah diputuskan oleh Ditjen Binalattas Kemnaker Bulan Nopember 2018 dengan Kep. No. 359/Lattas/XI/2018.

Dalam Kep. No. 359/Lattas/XI/2018, disebutkan Penerima Bantuan yang dimaksud adalah lembaga pendidikan keagamaan dan/atau lembaga keagamaan non pemerintah, memiliki lahan siap bangun seluas 266 m2 untuk group A : BLK Komunitas otomotif, teknik las, pengolahan hasil pertanian dan perikanan serta luas bangunan 160 m2.

Sementara luas lahan 238 m2 dan luas bangunan 140 m2 untuk group B yaitu BLK komunitas kejuruan Teknologi Informasi dan komunikasi, menjahit, refrigration dan teknik listrik, industri kreatif dan bahasa.

“Banyak persyaratan yang harus dipenuhi oleh lembaga penerima bantuan. Oleh karena itu, kami mendapat informasi Ditjen Binalattas, bahwa Ditjen tersebut baru selesai memverifikasi proposal lembaga pemohon/penerima bantuan yang masuk sebanyak 1554 lembaga pemohon, yang memenuhi kriteria sebanyak 984 lembaga pemohon/penerima bantuan. Sedangkan yang sudah fiks dan siap ditandatangani perjanjian kerjasama antara pihak penerima bantuan dengan Ditjen Binalatas sejumlah 500 perima bantuan BLK Komunitas,” ungkapnya.

Menurut Aswan, program bantuan ini sangat luar biasa, namun proses dan persyaratan tidak mudah. “Karena itu saya menyarankan kepada pihak Kemnaker, dalam penandatanganan kerjasama antara Ditjen Binalattas Kemnaker dan pihak penerima bantuan, sebaiknya tidak perlu dalam acara seremonial yang berlebihan, sebab kegiatan ini murni program pemerintah dalam rangka peningkatan kualitas tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan pasar kerja Indonesia,” ucap Aswan.

Sedangkan, sisa 500 BLK Komunitas tahap kedua untuk memenuhi program 1000 BLK Komunitas tahun 2019, Kriteria penerima bantuan disamping memliki lahan, harus ada ijin usaha terkait lembaga penerima bantuan, tanah sertifikat atau AJB dan lainnya berkaitan dengan teknis pelaksanaan.

Sesuai informasi yang ia dapat dari Ditjen Binalattas, anggaran untuk pembangunan fisik BLK Komunitas sebesar Rp 500 juta per BLK Komunitas, Rp 300 juta untuk peralatan/perlengkapan pelatihan dan Rp 200 juta untuk pelatihan instruktur BLK Komunitas, dan total kebutuhan satu BLK Komunitas sebesar Rp 1 miliar. Jika 1000 BLK Komunitas, maka anggaran yang dikeluarkan Kemnaker sebesar Rp 1 Triliun.

Namun di sisi lain kata Aswan, Kutipan meragukan pembangunan 1000 BLK Komunitas bakal berjalan mulus. “Yang kami ragukan itu dalam proyek pembangunan 1000 BLK Komunitas ini, apakah bisa selesai proyeknya tepat waktu, dalam waktu 120 hari ditambah adendum (penambahan waktu) 30 hari sebagaimana yang ditetapkan Ditjen Binalattas kepada penerima bantuan,” ujar Aswan.

Begitu juga dengan pihak penerima bantuan tambahnya, apakah punya kemampuan teknis untuk mengelola anggaran BLK Komunitas itu, dengan mengawasi kontraktor yang membangun BLK Komunitas, karena penerima bantuam adalah lembaga – lembaga keagamaan.  (TU)

Silahkan di ShareTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *