Hanya 38,71 Persen Pejabat kemnaker Yang Laporkan Harta kekayaan

Aswan Bayan

Progresnews.Info-Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan mengungkapkan, ada 10 kementerian dengan tingkat kepatuhan terendah pada pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara ( LHKPN) pada 2018. Dari sepuluh kementerian itu, Kementerian Ketenagakerjaan termasuk di dalamnya.

Data KPK menyebutkan, jumlah wajib lapor LHKPN Kementerian Ketenagakerjaan sebanyak 155 orang. Dari jumlah tersebut, hanya 38,71 persen yang menyampaikan laporan harta kekayaannya.

Direktur Eksekutif Komunitas Untuk Transparansi Informasi Publik Nasional (KUTIPAN) Aswan Bayan mengatakan, sangat mustahil rasanya jika KPK meminta kesadaran para pejabat itu untuk melaporkan harta kekayaannya. Oleh karena itu, sesuai Undang Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme pasal 5 ayat 1, 2 dan 3 cukup bagi KPK untuk tidak hanya sekedar menghimbau tapi mendatangi kemudian memeriksa pejabat yang ogah melaporkan kekayaan mereka sebelum dan sesudah menjabat.

“Hasil pemeriksaan KPK terhadap para pejabat dilingkungan kementerian tersebut diumumkan kepada publik dan merekomendasikan bahwa yang bersangkutan layak atau tidak mensuduki jabatannya,” tegasnya.

Menurut Mantan Aktifis 98 ini , dirinya sangat yakin bahwa enggannya pejabat melaporkan LHKPN kepada KPK bukan karena tidak paham prosedur tapi lebih kepada perasaan takut sebab harta yang dimilikinya tidak sesuai dengan penghasilan sebagai pejabat.

Ia menjelaskan, untuk mengungkap harta kekayaan itu, KPK bisa saja bekerjasama dengan aparat Kepolisian dan TNI berdasarkan daftar nama yang dimiliki oleh KPK. Aparat kepolisian dan TNI, katanya memiliki perangkat BINMAS dan BABINSA yang berada dilingkungan Desa, RW bahkan RT. “Mereka bisa monitor aset yang dimiliki oleh para pejabat,” tandasnya

Pahala berharap para menteri di 10 kementerian tersebut mau mendorong jajarannya yang wajib lapor untuk menyampaikan laporan harta kekayaannya ke KPK.

Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengatakan, para penyelenggara negara wajib lapor bisa menyampaikan laporan harta kekayaan yang diperoleh selama tahun 2018 di pelaporan 2019 ini.

“Ada rentang waktu mulai 1 Januari 2019 hingga 31 Maret 2019 untuk melaporkan kekayaan dalam perolehan selama tahun 2018,” ujarnya.

Ia mengingatkan agar seluruh penyelenggara negara bisa menunjukkan komitmen nyatanya dalam pencegahan korupsi. Salah satunya dengan melaporkan harta kekayaannya.

KPK menyediakan fasilitas pelaporan harta kekayaan melalui elektronik, mendantangi kantor KPK, mengakses situs resmi elhkpn.kpk.go.id atau menghubungi layanan Call Center 198. (Tu)

 

 

 

 

Silahkan di ShareTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *