Karena Nila Setitik Rusak Susu Sebelanga

Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri. ( Foto : Teddy Unggik)

Progresnews.Info—Ibarat, karena nila setitik rusak susu sebelanga. Hal ini yang kini menyelimuti suasana kebatinan Muhammad Hanif Dhakiri diakhir akhir masa tugasnya selaku Menteri Ketenagakerjaan. Banyak prestasi Hanif Dhakiri misalnya  membangun dan mengembangkan sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Prestasi itu tak lain karena jiwa kepemimpinannya terlihat, bahkan mampu menjalankan program kementerian dengan baik.

“keberhasilan lainnya adalah mampu mengorganisir aparatur sipil negara untuk menjalankan program pembangunan pengentasan pegangguran kemiskinan. Bahkan juga ia mampu meredam aksi buruh untuk tidak bersikap anarkis dalam unjuk rasa, terutama ketika perayaan May Day, Mei lalu.”ujar Sekjen OPSI Timboel Siregar, Jumat(21/9).

Namun sayangnya, ditengah keberhasilan Hanif Dhakiri itu, dicemari dengan ulah orang bawaannya yang terkesan sangat berperan melampaui wewenang para pejabat struktural maupun staf khusus yang sifatnya partisan di dalam menentukan berbagai kebijakan mengatas namakan menteri.

Diantara pelampauan wewenang tersebut, oknum berinisial L itu menempatkan diri sebagai penguasa sehingga birokrasi menjadi terhambat bahkan mandul karena oknum tersebut menempatkan personilnya yang juga berstatus aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Kemnaker pada semua unit teknis yang ada.

Menanggapi itu, Kordinator Investigasi Center for Budgetting Analysis (CBA) Jajang Nurjaman menegaskan, hal itu sangat merugikan negara. Karena  tidak ada dalam undang undang seseorang bawaan menteri mengatur birokasi dan proyek kegiatan di dalam kementerian.

“Kemungkinan hal itu tidak diatur dalam undang undang. Jadi salah besar jika yang bersangkutan bisa mengatur jalannya birokrasi dan menguasai berbagai proyek dengan nilai yang besar,” kata Jajang.

Terkait pernyataan itu, oknum berinisial L ini diduga keras menjadi motor penentu bagi pengusaha yang ingin mendapat proyek sistem aplikasi (web site) di semua unit teknis kementerian ketenagakerjaan yang nilainya mencapai ratusan miliar.

Di dalam menetapkan pejabat struktural, yang bersangkutan pun sangat menentukan bahkan disinyalir menjadi konseptor utama pada rotasi, mutasi maupun promosi ASN di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang mestinya hal ini menjadi tanggung jawab tim seleksi jabatan dengan rekomendasi kepangkatan dari biro Organisasi dan Kepegawaian.

Untuk menempati jabatan sebagaimana dimaksud tersebut, beredar informasi di kalangan ASN Kemnaker bahwa ada “kewajiban” para calon pejabat untuk menyetor sejumlah uang kepada yang bersangkutan.

Dengan ulah oknum L tersebut, muncul pertanyaan, apakah Menteri Hanif Dhakiri sudah mengetahui atau sengaja membiarkan sepak terjang orang bawaannya itu. Sebab kepiawaian Hanif dalam manajerial dan administrasi menuju good governance menjadi tercoreng oknum tersebut masih tetap dipertahankan.

Saat dikonfirmasi terkait hal tersebut melalui telepon selulernya (Mr L) pada Jumat Sore(21/9) , nada masuk tetapi yang bersangkutan tidak mengangkat handphone selulernya. (TU)

Silahkan di ShareTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *