Perpres Penggunaan TKA Terkesan Terburu buru dan Tidak Aspiratif

Sekjen OPSI, Timboel Siregar. (Foto : Teddy Unggik)

Sekjen OPSI, Timboel Siregar. (Foto : Teddy Unggik)

 

Progresnews.Info–kalangan pekerja/buruh menilai Peraturan Presiden No. 20 Tahun 2018 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) pembuatannya terkesan terburu buru dan tidak mengikutsertakan Masyarakat yaitu Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Asosiasi Pengusaha Indonesia.

“Hal ini bisa dilihat dari Inkonsistensi pasal 5 dan pasal 11 ayat 2d,” ujar Sekjend DPP OPSI, Timboel Siregar Kepada Wartawan di Tanggerang, Banten, Senin (9/4).

Menurut Timboel, Dalam UU No. 13 tahun 2003 diwajibkan ada RPTKA tetapi dalam Perpres no. 20 ini ada kelonggaran untuk tidak dibutuhkan PRTKA seperti komisaris dan direksi, serta pekerja yang dibutuhkan pemerintah.Ini sudah bertentangan. Harusnya Perpres No 20 mematuhi Pasal 42 sampai 49 UU 13 tahun 2003

Terkait Kehadiran Vitas, sambung dia, yang dmiurus di luar negeri memberi celah TKA kerja dulu baru mengurus ijin kerja

Juga, menurut Timboel, dalam pasal Pasal 6 ayat 1 berpotensi menutup ruang pekerja profesional kita menduduki jabatan di perusahaan karena TKA boleh menduduki jabatan yg sama di beberapa perusahaan. Pasal 9 yg menyatakan pengesahan RPTKA adalah ijin menggunakan TKA adalah sebuah kekeliruan karena RPTKA itu beda dgn ijin TKA yang di perpres 72 tahun 2014 disebut IMTA. Pepres 20 ini menghapuskan IMTA. Rencana kerja dan ijin adalah hal yg berbeda. Dgn persyaratan pasal 9 ini maka TKA akan sulit diawasi.

Timboel menambahkan Pasal 10 yang menyatakan tidak dibutuhkan RPTKA bagi komisaris dan direksi serta pekerja pekerja yang dibutuhkan pemerintah (pasal 10 ayat 3) maka sudah dipastikan TKA seperti komisaris, direksi dan pekerja pekerja yang dibutuhkan tidak perlu ijin lagi Ini artinya mereka kerja tanpa ijin lagi dan akibatnya berpotensi menurunkan pemasukan kompensasi TKA dalam bentuk PNBP yang 100 dolar per orang per bulan. PNBP bisa menurun dari TKA

Lanjut Timboel diaturan sebelum pepres 20 ini masih ada RPTKA dan IMTA tapi di perpres 20 ini IMTA hilang. Intinya kemudahan tetapi kan melanggar ketentuan UU 13 tahun 2003 yg menyatakan ada RPTKA dan IMTA. RPTKA dan IMTA itu beda dan diwajibkan ada di UU 13 tahun 2003.

Menurut Timboel, Kehadiran Vitas dan Itas di pasal 17 membuka ruang TKA bekerja tanpa adanya pemberi kerja sehingga berpotensi TKA dipekerjakan oleh perseorangan. Padahal pasal 42 ayat 2 UU 13 tahun 2003 melarang perseorangan mempekerjakan TKA. Dengan adanya Vitas yg menjadi pemberian itas maka ijin TKA dilakukan oleh Menkum HAM cq. Imigrasi dan PNBP nya masuk ke Menkum HAM.

Padahal, menurut Timboel, aturan UU 13 tahun 2003 yg memberikan ijin TKA itu kemnaker. Lalu masa ijin Vitas bisa sampai 2 tahun. Kalau visa bekerja maka hanya 1 bulan. ( TU)

Silahkan di ShareTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *