OAI Menghimbau Agar KPK Berhati-hati Dalam Menggunakan Pasal Obstruction Of Justice Terhadap Advocat

images

Progresnews.Info–KPK telah menetapkan Fredrich Yunadi sebagai tersangka dengan tuduhan telah menghalang-halangi penyidikan (Obstruction of Justice) ketika ia bertindak sebagai Pengacara Setya Novanto dalam perkara e-KTP.

Pengenaan Pasal Obstruction of Justice terhadap Advokat, harus melalui penelaahan dan sikap kehati-hatian yang mendalam, oleh karena Profesi Advokat dilindungi dalam melaksanakan pekerjaannya dan memiliki hak imunitas berdasarkan Pasal 16 UU Advokat.

Hak imunitas seorang Advokat dalam melakukan pembelaan terhadap Kliennya memang tidak bersifat mutlak. Syarat untuk tidak dapat dituntut secara perdata maupun pidana, apabila dalam menjalankan tugasnya wajib memiliki itikad baik dan demi tegaknya keadilan berdasarkan hukum.

Namun untuk dapat menentukan layak tidaknya hak imunitas yang melekat pada seorang Advokat, seyogyanya melalui pengujian terlebih dahulu pada sidang Etik tempat Organisasi Advokat tersebut bernaung. Hal ini demi menjaga marwah Advokat sebagai Officium Nobile (profesi terhormat) dan representasi dari Kedaulatan Rakyat, agar jangan sampai justru dikriminalisasi sehingga Advokat menjadi tidak bebas dalam menjalankan tugasnya, sebagaimana Pasal 15 UU Advokat yang menyebutkan : Advokat bebas dalam menjalankan tugas profesinya untuk membela perkara yang menjadi tanggung jawabnya dengan tetap berpegang pada kode etik profesi dan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, pengenaan pasal Obstruction of Justice ini juga harus diterapkan melalui pembuktian yang cukup. Jangan sampai KPK menuduh seseorang telah melakukan suatu tindak pidana yang mengakibatkan terhalanginya penyidikan oleh KPK, sementara pidana lain di luar korupsi itu sendiri yang seharusnya bukan menjadi ranah KPK untuk menyidiknya.

Kami, Organisasi Advokat Indonesia (OAI), sebagai representasi Masyarakat pencari keadilan yang bekerja demi mendampingi, memberikan nasihat hukum, mewakili dan membela masyarakat, yang secara langsung terlibat dalam pemenuhan hak-hak dan keadilan bagi masyarakat, merasa bahwa dengan sikap KPK yang mentersangkakan Rekan Fredrich Yunadi tanpa melalui sidang Etik terlebih dahulu melalui Dewan Etik Organisasi Advokat, menjadi ancaman bagi Profesi Advokat di kemudian hari dalam menjalankan pekerjaannya. Tindakan tersebut adalah merupakan tindakan yang melompat pagar sehingga mengakibatkan kesewenang-wenangan (ABUSE OF POWER). Jikapun Rekan kami telah melakukan kesalahan dan pelanggaran-pelanggaran hukum hendaknya setelah melalui penelaahan dan pengujian pada sidang Etik sehingga menghasilkan putusan Dewan Etik yang menyatakan telah terjadinya pelanggaran etik sehingga layak/direkomendasikan untuk dipidana.

Jakarta, 12 Januari 2018
Hormat kami,
Organisasi Advokat Indonesia

Virza Roy Hizzal, S.H., M.H.
Ketua Umum
Contact Person: 081572111007

ORGANISASI ADVOKAT INDONESIA – OAI
Fatmawati Mas Blok I/110, Jl. R.S. Fatmawati Kav. 20, Jakarta Selatan 12430

Silahkan di ShareTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *