BPN Bali Tidak Tahu Keberadaan Surat Pernyataan Yang Asli

IMG-20171215-WA0001

Progresnews.Info– Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, di Jl. Ampera Raya No.133, menggelar sidang lanjutan perkara “Surat Palsu” Kamis, (14/12/2017), dengan agenda pemeriksaan 3 saksi verbalisan

Setelah mengikuti jalannya persidang, Sirra Prayuna, kuasa hukum terdakwa kepada awak media mengatakan, bahwa intinya dari saksi verbalisan pada hari ini yang dipanggil dari Mabes Polri, penyidik tidak mendalami berdasarkan petunjuk Jaksa Penuntut Umum P19, terkait dengan surat pernyataan tanggal  30 September 2013, tentang penguasaan lahan fisik atas SHGB Nomor 72 dan Nomor 74, untuk dilakukan laboratorium forensik, jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Sirra, bahwa proses pendalaman mestinya betul-betul sempurna di dalam membuat perkara ini menjadi terang secara subtantif, inilah akibat dari adanya pencabutan keterangan saksi Hendra Lesmana dan Saksi Joko yang kemudian mengadirkan saksi verbalisan seperti ini. “Karena bertentangan antara keterangan yang sudah dimuat di Berita Acara Pemeriksaan yang dicabut oleh saksi sebelumnya, dan kemudian keterangan pada hari ini kita verifikasi habis-habisan,” ujarnya.

I Wayan Sudirta, menyatakan, bahwa ini fatal, dari 3 saksi verbalisan banyak tidak bisa menjawab dan banyak juga tidak bisa menjelaskan, kenapa dia melakukan tindakan itu. “Kalau kita lihat, kita tanya bukannya sprindik Pasal 266, kenapa bisa berbelok kepada Pasal 263, pasal berapa di KUHAP yang bisa mengatur pembelokan pasal tanpa pencabutan laporan lama dan ada laporan baru, tidak bisa saksi menjawab,” jelas Wayan.

Dikatakan Wayan, jika Pasal 263, sebagai hal baru dalam dakwaan, apakah boleh dalam dakwaan Pasal 263 tapi Berita Acara Pemeriksaannya Pasal 266, tidak bisa saksi jawab. “Lalu kalau dakwaan Pasal 263, Berita Acara Pemeriksaannya Pasal 266, dicarikan buktinya dimana, saksi tidak bisa menjawab,” ujarnya.

Lanjut Wayan, bertanya lagi pak sejak ada perintah penyidikan, bapak wajib mencari dua alat bukti permulaan, itu jauh lebih awal sprindik, itu bapa diwajibkan mencari dua alat bukti permulaan, padahal sekian bulan berikutnya kemudian Kejaksaan Agung RI, menyatakan tidak ada bukti-buktinya. “Lalu kenapa orang bisa jadi tersangka, padahal penyidikan itu pertama harus mencari dua alat bukti, lalu setelah dua alat bukti, setelah itu lalu dicari tersangka,” tanyanya.

Ditegaskan Wayan, tanpa jelas dua alat buktinya ko bisa ditetapkan tersangka. Menurut Kejaksaan Agung RI, Pasal 263, dalam suratnya Pasal 266, waktu itu tidak terbukti makanya disuruh melengkapi, tanpa adanya tindakan baru orang bisa menjadi P21.

Ketika ditanya tindakan baru, apa yang anda lakukan memenuhi petunjuk Kejaksaan Agung RI. Saksi tidak bisa menyebutkan, tapi tiba-tiba orang menjadi P21, di dalam petunjuk Kejaksaan Agung RI disuruhlah, tolonglah diteliti surat tertanggal 30 September 2013, siapa yang membuatnya. Ada aslinya apa tidak, ada kebohongan tidak di surat itu.

Menurut yang anda ketahui, siapa yang membuat, lalu Wayan tanya, siapa yang membuat itu. Dia tidak tahu.”Saya sampaikan surat tanggal 30 September 2013, seluruh pegawai BPN Bali tidak mengetahui adanya surat itu, tiba-tiba muncul ada di sana, itu bagaimana, katanya Lesmana,” tanya Wayan.

Wayan juga bilang, Lesmana tidak tau dari mana, tahu-tahu ada di situ, kalau begitu kenapa ini tanpa surat asli ko bisa berkasnya maju. Ada siapa, dia tidak bisa jawab. Tidak mungkin saya puluhan tahun bekerja sebagai pengacara tidak boleh membuat laporan surat palsu kalau asli tidak ada, karena tidak bisa diperiksa Unit Reskrim, saksi ngotot aja, sebenarnya saya tidak enak melihat penyidik ngotot begitu tanpa dasar, memaksakan bahwa tanpa aslipun bisa digunakan foto copy sebagai bukti orang memalsukan surat.

“Padahal tidak ada yang melihat yang membuat surat itu, kapan dibuatnya, di mana dibuatnya, apa bohongnya, sampai sekarang surat misterius surat tertanggal 30 September 2013, itu misterius siapa yang membuatnya,” ujarnya.

Perihal yang menandatangani surat pernyataan yang dilegalisir itu juga tidak dipanggil, dan kenpa tidak dipanggil sebagai pembanding, saksi mengatakan tidak jelas jawabnya, padahal itu bisa dijadikan saksi kunci, tapi tidak dipanggil ini namanya misterius.

“Ini namanya perkara abal-abal, perkara yang tidak ada diada-adakan, dipaksakan tapi tanpa ada dasarnya, siapa yang melihat persidangan dan baca berkas ini, pasti tertawa,” ujarnya.

Tuhan Maha Adil, paling tidak Tuhan memberikan kebesaran dirinya dengan membuktikan bagaimana saksi-saksi yang tadinya memberatkan menjadi meringankan, saksi verbalisan yang tadinya mengira bahwa dia akan mengatakan Berita Acara Pemeriksaannya benar.

“Ketika ditanya, prosesnya pontang panting, yang satu bilang saya sudah pindah, yang satunya lagi bilang tidak mengawasi dengan baik, benar-benar saksi verbalisan babak belur, tidak dapat menjelaskan dengan akal sehat dan Standar Operation Prosedure,” tegas Wayan.

“Jadi ini sepertinya perkara yang mau tidak mau harus diadakan adanya tersangka, tidak jelas siapa yang membuat surat itu, tapi bagaimana caranya RC jadi tersangka dan terdakwa,” tutup Wayan. (Tu)

Silahkan di ShareTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *