Menaker Ajak Dunia Usaha dan Masyarakat Tumbuh Kembangkan Kesadaran K3

IMG_20171211_145854

Progresnews.Info-Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri melantik Dewan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Nasional di Jakarta, Senin (11/12). DK3N adalah organisasi non profit yang beranggotakan unsur-unsur Pemerintah, Organisasi buruh/karyawan, organisasi pengusaha, organisasi profesi dibidang keselamatan dan kesehatan kerja dan badan-badan lain yang dianggap perlu. DK3N berdiri pada tanggal 16 Juli 1982 berdasarkan SK Menakertrans No. 125/MEN/82, dan kemudian disempurnakan kembali oleh Menteri Tenaga Kerja sesuai SK No. KEP.155/MEN/84 tanggal 28 Juni 1984.

Tugas pokok DK3N sebagai suatu badan pembantu di tingkat nasional ialah memberikan saran-saran dan pertimbangan nasional baik diminta maupun tidak, kepada Pemerintah mengenai masalah-masalah dibidang pembinaan keselamatan dan kesehatan kerja secara nasional.

DK3N berfungsi menghimpun dan mengolah segala data dan atau permasalahan keselamatan dan kesehatan kerja ditingkat nasional dan propinsi-propinsi yang bersangkutan serta membantu Menteri dalam: membina DK3W, melaksanakan penelitian, pendidikan, latihan, pengembangan dan upaya memasyarakatkan dan membudayakan keselamatan dan kesehatan kerja.

“Bicara soal K3 sebenarnya adalah bicara tentang Kesadaran semua pihak, artinya, kesadaran dalam menerapkan K3 di perusahaan dan juga di masyakarat, demikian juga pengawasannya  harus jelas oleh pemerintah,” terangnya.

Hanif pun mengajak semua pihak untuk melaksanakan K3 dengan baik untuk penguatan dan bukan asal retorika.

Ketika ditanya soal perkembangan dan evaluasi terkait peristiwa kebakaran Pabrik Kembang Api di Kosambi, Tangerang, menaker Hanif melimpahkan kepada Dirjen Binwasnaker dan K3 untuk memberikan keterangan.

Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan dan K3 Kemnaker, Irjen (Pol) Sugeng Priyanto mengatakan bahwa ada enam temuan pelanggaran oleh Pengawas, terkait kebakaran pabrik kembang api di Kosambi, Tangerang. yakni : pelanggaran wajib lapor Ketenagakerjaan (UU No 7/1981), BPJS, Membayar Upah dibawah UMR, Mempekerjakan anak dibawah umur, tidak memiliki rambu-rambu K3, dan saat ini sedang kita proses, terkait pidana akan kita pidanakan. (Teddy Unggik)

 

Silahkan di ShareTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *