OPSI : Jangan Sampai Konsolidasi Dewan Pengupahan Se Indonesia Cuma Basa Basi

IMG-20171012-WA0065

Progresnews.Info–Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (DPP OPSI) , Timboel Siregar, SH, kepada Prgresnews.Info, Jumat (13/10) memgatakan bahwa kehadiran Struktur Upah dan Skala Upah (SUSU )yang diamanatkan Pasal 14 PP 78/2015 adalah baik, yaitu agar : Terjadi proses transparansi pengupahan di tempat kerja. Sistem pengupahan menjadi berbasis kinerja dan prestasi. Untuk memastikan pekerja yg sdh bekerja di atas setahun mendapat upah di atas upah minimum, Mendorong pekerja utk lebih produktif karena reward upah yg akan didapat sudah dinyatakan di SUSU, Lebih memudahkan dalam proses negosiasi kenaikan upah. Memudahkan proses penegakkan hukum bila ada pelanggaran terhadap upah

Namun, menurut Timboel, sepertinya SUSU belum menjadi isu penting dan mendesak bagi pengusaha dan kalangan pengusaha masih ada yg menolak untuk membuat dan menginformasikannya kepada pekerja karena SUSU masih dinilai sebagai dokumen rahasia perusahaan yg tdk boleh diketahui pekerja dan dinas tenaga kerja.

Oleh karenanya, Timboel yakin walaupun SUSU harus diterapkan di oktober ini masih banyak perusahaan yg tidak mau membuat SUSU. Selain keengganan perusahaan, masih banyak pengusaha yg belum tersosialisasi tentang SUSU ini sehingga tidak mengerti untuk membuatnya. Terkait dgn perusahaan kecil dan mikro maka dipastikan akan jarang yang buat SUSU, walaupun amanat pasal 14 PP 78 menyatakan seluruh perusahaan wajib buat SUSU.

Adanya pembiasan pasal 14 PP 78 dalam permenaker no. 1 tahun 2017 yg seharusnya SUSU dilampirkan dalam PP atau PKB tetapi dalam permenaker no. 1 tersebut hanya dinyatakan sebagai diperlihatkan saja ke staf disnaker maka , “Saya meyakini proses penegakkan hukum atas SUSU akan mengalami kesulitan. Kata memperlihatkan dalam permenaker no. 1 tersebut merupakan bentuk ketidak konsistenan Kemnaker dalam mengupayakan perbaikan sistem pengupahan yang lebih baik di negara kita. Menaker dengan sangat sadar mengurangi nilai pasal 14 PP No. 78 tsb. Pihak disnaker akan mengalami kesulitan dalam proses penegakkan hukum atas SUSU bila ada masalah,” tandasnya.

Oleh karenanya, Dia mengusulkan permenaker harus direvisi dan disesuaikan dengan Pasal 14 tersebut.

Timboel pun mendorong setiap pekerja menyadari bahwa SUSU wajib dibuat di perusahaan dan diinformasikan kepada seluruh pekerja. Dan oleh karenanya pekerja dan SPSB harus meminta SUSU sejak diterapkannya di oktober 2017 ini.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmgrasi di daerah harus pro aktif mengawal kehadiran SUSU diperusahaan.

Terkait konsolidasi Dewan pengupahan Se Indonesia yang digelar di Jakarta , 11–13 Oktober 2017. menurut Timboel konsolidasi tersebur hendaknya memberikan nilai tambah dari dewan pengupahan, yg tugas-tugasnya sudah dikebiri oleh pasal 44 PP 78.

Jangan sampai konsolidasi tersebut hanya basa basi yang menghabiskan anggaran negara tapi tidak memberikan nilai tambah atau hasil dari acara konsolidasi tersebut. (TU)

Silahkan di ShareTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *