Ayo Kerja Bersama dan Ayo Bersama Kerja

IMG-20170830-WA0014

Progresnews.Info–Era Bonus Demografi adalah priode waktu di mana rasio ketergantungan berada pada level angka < 0,5, yaitu ketika proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) naik pesat melebihi dua kali dari penduduk usia nonproduktif (<15 tahun ditambah >65 tahun).

Untuk Indonesia terjadi pada tahun 2015-2035 dengan puncaknya terjadi pada tahun 2030 sebesar 46,9, dibulatkan sebesar 0,47.

Hal ini mengandung arti bahwa 100 orang usia produktif hanya menanggung sebanyak  47 orang orang usia nonproduktif.

Pertanyaannya adalah bagaimana caranya agar penduduk usia produktif benar-benar bekerja secara optimal.

Terdapat empat bidang garapan:  Pertama, melindungi penduduk yang sudah bekerja dapat terus bekerja (tidak mengalami pemutusan hubungan kerja / PHK);  Kedua, membuka kesempatan kerja agar angkatan kerja baru memperoleh tempat untuk bekerja; Ketiga, memfasilitasi penduduk yang bekerja terus-menerus memiliki produktivitas tinggi, dan Keempat, menyiapkan angkatan kerja baru memiliki kompetensi yang tinggi sesuai permintaan pasar tenaga kerja.

Empat bidang garapan tersebut pada dasarnya bertitik tolak pada kualitas kompetensi dan produktivitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia.

Secara agregat, kualitas SDM Indonesia masih rendah. Sebanyak 59,6% angkatan kerja hanya berpendidikan SMP ke bawah, 16,78% berpendidikan SMA, 11,34% berpendidikan SMK, 3% berpendidikan Diploma I/II/III dan 9% yang berpendidikan D4/S1/S2/S3 (BPS, Februari 2017).

Rendahnya kualitas SDM Indonesia terlihat pula dari rata-rata lama sekolah SDM Indonesia tahun 2016 hanya 7,95 tahun atau kelas 2 SMP, kemudian dengan proyeksi pertumbuhan per tahun sebesar 0,72 persen, maka pada tahun 2030 proyeksi rata-rata lama sekolah SDM Indonesia baru mencapai 8,78 tahun atau setingkat kelas 3 SMP.

Untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia selama ini lebih terfokus pada jalur pendidikan, terutama melalui program wajib belajar 9 tahun kemudian 12 tahun. Ternyata, melalui jalur pendidikan ini Indonesia baru mencapai rata-rata lama sekolah 9 tahun, klas 3 SMP pada tahun 2030, sebagai tahun puncak bonus demografi. Dengan kualitas penduduk usia produktif yang didominasi berpendidikan klas 3 SMP ini diperlukan jalur pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan produktivitas penduduk usia produktif.

Sebab bagi mereka ini, katakanlah berusia 25 tahun ke atas, untuk masuk SMA sudah ketuaan, untuk masuk perguruan tinggi tidak memiliki ijazah SMA / SMK. Sehingga, suka tidak suka jalur pelatihan secara masif adalah cara yang tepat untuk meningkatkan kualitas SDM Indonesia menyongsong bonus demografi tahun 2015-2035.

Di samping itu, pemerintah semakin menggalakkan pendidikan vokasional, dengan diterbitkannya Instruksi Prediden nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan.

Berdasarkan pada riset McKinsey Global Institute, bahwa Indonesia akan menjadi negara ekonomi terbesar ke-7 di dunia pada tahun 2030 dengan kebutuhan 113 juta tenaga kerja terampil. Sedangkan kondisi tahun 2015 baru tersedia 56 juta tenaga kerja terampil (BPS) sehingga kebutuhan supply tenaga kerja terampil hingga tahun 2030 sebanyak 3.8 juta pertahun.

Data riset McKensey Global Institute tersebut sekaligus mengkonfirmasi bahwa terdapat korelasi antara rata-rata lama sekolah dan keterampilan. Sebab, dari penduduk yang bekerja tahun 2015 sebanyak 114,8 juta (Agustus 2015) yang didominasi berpendidikan klas 2 SMP hanya 56 juta yang merupakan tenaga terampil, sisanya 58,8 juta orang tergolong tidak terampil.

Untuk menambah tenaga terampil sebanyak 3,8 juta orang per tahun sudah terbukti tidak dapat hanya mengandalkan jalur pendidikan. Termasuk mengandalkan lulusan perguruan tinggi yang hanya mampu meluluskan rata-rata sekitar 784 ribu orang per tahun. Dengan asumsi seluruh lulusan perguruan tinggi sudah terampil dan siap kerja, maka masih terdapat kekurangan sebanyak 3,0 juta orang per tahun yang akan dipenuhi dari pendidikan dan pelatihan (diklat) kejuruan.

Persoalannya adalah bagaimana memilih bidang kejuruan yang tepat dimasa kini dan dimasa datang. Sebab, dalam 3 tahun terakhir tingkat pengangguran terbuka (TPT) berpendidikan terakhir SMK cukup tinggi jauh di atas TPT Indonesia sebesar 5,33% (BPS, Februari 2017), dan juga cendrung meningkat walaupun setahun terakhir mulai menurun.

TPT berpendidikan SMK Februari tahun 2014 sebesar 7,21%, Februari tahun 2015 sebesar 9,05%, Februari 2016 sebesar 9,84%, dan Februari 2017 sebesar 9,27%. Sebaliknya, pada priode yang sama TPT berpendidikan SMA cendrung turun, jika tahun 2014 sebesar 9,1%, maka pada tahun 2016 turun menjadi sebesar 6,96%, dan tahun 2017 naik kembali menjadi 7,03%.

Pengangguran berpendidikan SMK ini mengindikasikan bahwa lulusan SMK masih banyak yang belum siap kerja, sehingga memerlukan peningkatan kompetensi di Balai Latihan Kerja (BLK) sebelum memperoleh pekerjaan. Sekitar 80% peserta diklat di BLK Kemnaker adalah pengangguran berijazah SMK. Bahkan, selalu ditemui peserta diklat BLK yang merupakan pengangguran berpendidikan sarjana.

Dengan demikian, pelatihan kejuruan (vokasional) memiliki peran yang sangat strategis dalam rangka peningkatan kompetensi angkatan kerja Indonesia.

Kemnaker menyambut tantangan ini dengan menyiapkan program terobosan 3R, yaitu Reorientasi, Revitalisasi, dan Rebranding BLK.

Program terobosan ini ditujukan untuk mempercepat proses produksi AK yang kompeten di beberapa bidang kejuruan prioritas, sekaligus meningkatkan relevansi keluaran BLK sesuai kebutuhan permintaan tenaga kerja dalam dan luar negeri.

Saat ini bidang kejuruan prioritas dimaksud adalah: Teknologi informasi dan Elektro di BLK Bekasi; Otomotif dan Teknologi manufaktur di BLK Bandung; serta Las dan listrik di BLK Serang.

Untuk menggali kebutuhan permintaan tenaga kerja industri yang berkembang secara dinamis, Kemnaker telah melakukan kajian proyeksi jabatan masa depan di Indonesia. Hasilnya, ditemukan 20 subsektor industri yang berkembang marak pada rentang waktu 2017-2030, dengan pertumbuhan antara 3,7% sd. 5,9% per tahun. Di antaranya adalah: Teknologi informasi; Telekomunikasi; Retail consumer good dan gaya hidup; Media hiburan dan informasi; Infrastruktur dan pembangunan kota; serta Agrikultur, makanan dan minuman; dan lain lain.

Kajian tersebut juga menemukan 19 kelompok jabatan dan keterampilan okupasional yang akan berkembang marak pada rentang waktu 2017-2030, dengan pertumbuhan antara 4,0% sd. 6,2%. Di antaranya adalah: Komputer dan Matematika; Penjualan; Arsitektur dan Teknik ; Transportasi dan Logistik; serta Pertanian, Perikanan dan Kehutanan; dan lain lain.

Selain itu ditemukan 30 keterampilan okupasional yang akan berkembang pada rentang waktu 2017-2030, dengan pertumbuhan 1,4% sd. 5,2%. Di antaranya adalah: Manajer personalia, Komputer, Manajer pemasaran, Manajer pelatihan dan pengembangan, Manajer umum dan operasional, Manajer penjualan, Analis sistem komputer, Akuntan, dan lain lain.

Berdasarkan data dan informasi tersebut di atas, maka implikasi kebijakan yang mesti diambil oleh semua pihak dalam mengoptimalisasi peluang bonus demografi bagi Indonesia adalah memilih jurusan diklat serta jabatan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Di samping itu, dalam proses peningkatan kompetensi SDM, diperlukan: Diklat kejuruan (vokasional) secara masif di BLK Pemerintah dan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS); Program pemagangan di industri; serta Pusat Pelatihan Industri secara mandiri, dengan total sasaran peserta sebanyak 1.005.000 (sejuta lima ribu) orang per tahun, terdiri atas program pelatihan sebanyak 605.000 orang dan program pemagangan sebanyak 400.000 orang.

Dapat disimpulkan bahwa bonus demografi akan menjadi jendela peluang (the window of opportunity) manakala kita peduli dan mampu menyediakan SDM yang berkualitas (kompeten, produktif, dan berdaya saing).

Sebaliknya, bonus demografi akan menjadi pintu bencana (the door of disaster) apabila kita kurang perhatian terhadap upaya peningkatan kualitas SDM.

Akhirnya, ayo kita wujudkan bonus demografi sebagai jendela peluang, dengan cara meningkatkan kualitas SDM Indonesia secara masif dan terpadu melalui pelatihan kejuruan (vokasional) di BLK dan LPKS, serta pelatihan dan pemagangan di industri. Ayo kerja bersama dan Ayo bersama kerja. (Redaksi)

 

DR.Ir. Sugiarto Sumas MT , Kepala Badan Perencanaan Pengembangan Kementerian Ketenagakerjaan RI.

“Strategi Kementerian Ketenagakerjaan Dalam Mengelola Demand dan Supply Tenaga Kerja Di Era Bonus Demografi”

(Makalah disampaikan dalam Seminar Internasional di Yogyakarta, pada Rabu, 30 Agustus 2017)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Silahkan di ShareTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *