Kemnaker Buka Posko Peduli Lebaran 2017

Jpeg

Progresnews.Info-Kementerian Ketenagakerjaan membuka posko Peduli Lebaran 2017. Pekerja/buruh bisa mengadukan perusahaan yang tidak memberikan tunjangan hari raya (THR).

Direktur Jenderal  Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Haiyani Rumondang mengatakan, posko bakal dibuka di Pusat Pelayanan Terpadu Satu Atap (PTSA) Kemenaker, di Gedung Kemenaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta.

“(Posko) tidak hanya menjadi sarana mengadukan permasalahan THR,” ujar Haiyani di Gedung Kemenaker, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Selasa, 6 Juni 2017.

Posko juga bisa menjadi rujukan perusahaan mencari informasi dan berkonsultasi terkait pembayaran THR. Apalagi, Menaker Hanif Dhakiri sudah membuat aturan soal pembayaran THR yang tertuang dalam Permenaker Nomor 6 Tahun 2016 yang harus diikuti perusahaan.

Haiyani menjelaskan, Posko THR mulai melayani masyarakat pada 8 Juni hingga 5 Juli 2017. Pihaknya juga telah meminta pemerintah membentuk posko serupa.

“Hal ini untuk mendukung suksesnya pelaksanaan pembayaran THR tahun ini,” ujar dia.

Haiyani Rumondang, menambahkan sepanjang tahun lalu, pemerintah menerima 587 aduan soal THR. Dari 587 aduan tersebut, 120 di antaranya mengadu karena pembayaran THR di perusahaan tidak sesuai dengan ketentuan.

Sedangkan sisanya merupakan pertanyaan mengenai hak dan ketentuan pembayaran THR yang benar.

“Kalau tahun lalu ada 587 pengaduan. Dari 587 pengaduan, di situ ada juga yang mengadu terkait pertanyaan bagaimana aturan-aturan umum mengenai THR ini, jadi semacam konsultasi,” jelas Haiyani.

Sementara itu, Direktur Norma Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Ditjen Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan Keselamatan dan Kesehatan kerja (PP dan K3), Bernawan Sinaga  mengatakan, pemerintah terus melakukan pengawasan ketat terhadap pelaksanaan THR tahun ini.

Sesuai dengan Permenaker No. 20/2016 tentang tata cara pemberian sanksi administratif dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78/2015 tentang Pengupahan, pengusaha yang terlambat membayarkan THR akan dikenakan denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayarkan kepada pekerja/buruhnya untuk peningkatan kesejahteraan pekerja.

“Ada pemberian sanksi berupa teguran tertulis dan pembatasan kegiatan berusaha bagi perusahaan yang melanggar aturan ini,” tutur bernawan.

Sebelumnya, Menaker Hanif Dhakiri menegaskan perusahaan harus memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi pekerja/buruh. Hanif mengatakan, kebijakan pemberian THR ditujukan untuk meningkatkan aspek kesejahteraan dan perlindungan bagi pekerja. Apalagi, THR juga sudah diatur dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6Ttahun 2016 tentang THR bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.  (TU)

 

Silahkan di ShareTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *