“Menanti Permenaker SUSU”

kemnaker-baru

Progresnews.Info-Hingga saat ini Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) belum juga menyelesaikan pembuatan Peraturan Menteri Tenaga Kerja tentang Struktur dan Skala Upah (SUSU), padahal batas waktu tanggal 23 Oktober 2017 sudah tinggal beberapa bulan lagi. Tentunya Kemnaker harus mematuhi perintah amanat Pasal 14 PP no.78/2015, sama seperti Pemerintah Cq. Kemnaker dan Kemendagri meminta seluruh gubernur mematuhi pasal 44 PP no. 78/2015, yang sampai-sampai Mendagri dan Menaker mendefinisikan Pasal 44 tersebut sebagai Program Strategis Nasional seperti yang diatur di UU No. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang berdampak pada bisa diberikannya sanksi kepada gubernur yg tidak mematuhi Pasal 44 PP no. 78 dalam menentukan kenaikan upah minimum di propinsinya. Tapi memang ancaman sanksi yg diatur di UU no. 23 tersebut hanya sanksi gertak sambal aja karena dua tahun (kenaikan upah minimum 2016 dan 2017) gubernur Bengkulu yg menetapkan kenaikan upah minimum hanya 7 persen (di bawah ketentuan formula pasal 44) toh tidak kena sanksi. Demikian juga Ahok yang di 2016 yang menetapkan kenaikan upah minimum DKI 14 persen dan Gubernur Aceh yg menaikkan upah minimum 2017 sebesar 18 persen (lebih besar dari ketentuan pasal 44) toh tidak kena sanksi juga dari Mendagri.

Tentunya Permenaker baru tentang SUSU ini harus segera dibuat dengan melibatkan para pemangku kepentingan seperti SP SB dan Apindo dalam proses pembuatannya, termasuk LKS TRIPNAS. Permenaker ini juga harus segera dibuat agar ada waktu sosialisasi ke pengusaha dan pekerja, serta pengusaha punya cukup waktu utk membuat SUSU sehingga diharapkan pengusaha bisa menyelesaikan pembuatan SUSU sebelum bulan Oktober tahun ini.

Saya tidak tahu kenapa Kemnaker RI lambat membuatnya padahal sudah diberi waktu dari Oktober 2015 lalu.

Kalau saja Pasal 44 PP 78/2015 tentang formula kenaikan upah minimum segera dijalankan dan regulasi operasionalnya dalam bentuk Permenaker cepat dibuat, kenapa Permenaker tentang SUSU koq lambat ya? Jangan sampai permenaker tentang SUSU dibuat sehari sebelum tgl 23 Oktober 2017,sebagai tenggat akhir, sehingga kalangan pengusaha mempunyai alasan utk tidak memiliki SUSU di perusahaan paska 23 Oktober 2017.

Sebagai bahan masukan, menurut saya yg perlu diatur di Permenaker Struktur Skala Upah (SUSU) yg baru utk menggantikan kepmenaker no. 49/2004 adalah :

1. Seluruh perusahaan wajib membuat SUSU dan menginfokan ke pekerja dan disnaker sesuai pasal 14 PP 78/2015.

2. Penyusunan SUSU harus dibuat berdasarkan sektor usaha misalnya utk perusahaan mikro atau kecil yg jumlah pekerjanya, misalnya, hanya di bawah 5 orang maka SUSU nya sederhana saja, beda nantinya dgn usaha menengah dan besar yg lebih kompleks.

3. Permenaker SUSU nantinya juga harus diwajibkan di perusahaan pelaksana outsourcing.

Penting diatur di permenaker SUSU ini yaitu perusahaan OS atau alih daya wajib memberikan SUSU nya ke Perusahaan USER sehingga ada kepastian pekerja OS mendapatkan upah di atas ketentuan upah minimum bagi pekerja OS yg sdh kerja di atas satu tahun.

SUSU perusahaan OS wajib dilampirkan ketika mendaftarkan atau memperpanjang ijin operasional OS ke Dinas tenaga kerja. Dan ketika mendaftarkan PKWT ke dinas naker maka SUSU ini jg wajib dilampirkan.

4. SUSU juga wajib diinfokan kepada pekerja PKWT dan bila perlu ke pekerja hariannya.

5. Kalo mengacu pada definisi Struktur Upah yaitu “susunan tingkat upah dari yang terendah sampai yang tertinggi atau dari yang tertinggi sampai yang terendah” MAKA ada baiknya dibuat rasio upah berdasarkan jenis dan sektor usaha.

Rasio upah ini mendukung terjadinya “Demokratisasi Upah” di tempat kerja sehingga tidak terjadi kesenjangan upah yg sangat tinggi.

Semoga pemerintah mau serius membuat permenaker SUSU ini baik dari sisi prosesnya yaitu pelibatan para pemangku kepentingan hingga dari sisi substansinya. Semoga kehadiran SUSU di tempat kerja bisa memperbaiki sistem pengupahan di republik ini.

 

 

Oleh : Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (DPP OPSI)

 

Silahkan di ShareTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *