“Menanti Output Riil Sinergitas Polri dan Kemnaker”

menaker dan polri

Progresnews.Info-Kemnaker dan Polri Terus Bersinergi Tegakkan Hukum Ketenagakerjaan, demikian judul rilis berita yang disampaikan Biro Humas Kemnaker  Selasa (14/3). Dalam rangka memperkuat penegakkan norma hukum ketenagakerjaan di Indonesia, Kemnaker dan Polri akan terus berkoordinasi agar kerjasama antar kedua lembaga ini semakin sinergis. Langkah untuk mensinergikan kerjasama tersebut dimulai dengan menyamakan persepsi persoalan ketenagakerjaan.

Pak Menaker mencatat 3 point penting persoalan ketenagakerjaan yang membutuhkan dukungan dari Polri, yaitu, Pertama, Dinamika Perburuhan di Indonesia khususnya demokrasi perburuhan di Indonesia. Diharapkan proses demokratisasi perburuhan berjalan ke arah yang lebih positif. Pak Menaker berterimakasih kepada Polri yang terus mengawal dinamika buruh sehingga tidak anarkis. Kedua, masalah perlindungan TKI yang bekerja di luar negeri. Pak Menaker menyoroti tentang pelanggaran hukum penempatan TKI yang terus terjadi. Ketiga, tentang persoalan penggunaan jasa TKA. Pak Menaker menekankan pada prinsip penggunaan TKA dan TKI yakni pada ijin.

Tentunya proses demokratisasi perburuhan harus dimaknai sebagai proses kepatuhan para pelaku hubungan industrial terhadap seluruh hukum ketenagakerjaan yang ada. Selama ini konflik hubungan industrial di tempat kerja 90 persen terjadi karena ketidakpatuhan para pelaku hubungan industrial di tempat kerja terhadap aturan yang ada, dan harus jujur dikatakan bahwa mayoritas disebabkan ketidakpatuhan pengusaha. Oleh karena itu pernyataan Pak Menaker dalam rilis ini harus berimbang, tidak hanya berterimakasih kepada Polri yang terus mengawal dinamika buruh sehingga tidak anarkis, tetapi juga meminta dan mengajak Polri untuk tegas kepada para pengusaha yang melanggar aturan yang ada.

Tentunya sinergitas yang dibangun oleh Kemnaker dan Polri adalah hal yang sangat penting dan baik dilakukan sehingga peneggakan norma hukum ketenagakerjaan bisa lebih dijamin terimplementasi di lapangan.

Mengapa hal ini penting dan baik dilakukan ?

1. Bahwa faktanya banyak aturan di hukum Ketengakerjaan kita yang mengatur tentang sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda. Kehadiran pasal-pasal sanksi di UU no. 13 tahun 2003, UU No. 21 tahun 2000, UU No. 24 Tahun 2011, dan UU lainnya memang intinya dibuat sebagai bentuk kesadaran kolektif bangsa ini bahwa ada masalah di dunia ketenagakerjaan kita selama ini. Tentunya Polri sebagai penegak hukum berkewajiban mengawal dan melaksanakan ketentuan pasal-pasal yang ada tersebut. Pasal 4 ayat (1) UU No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa tugas Polri, salah satunya, mewujudkan tegaknya hukum. Demikian juga dengan Kemnaker Cq. PPNS dan Pengawas Ketenagakerjaan yang memang bertugas untuk memastikan aturan berjalan dengan baik dan penegakan hukum dilaksanakan.

Pasal-pasal di UU No. 13 tahun 2003 yang memuat sanksi pidana penjara adalah Pasal 74, Pasal 167, Pasal ayat 5, Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 139, Pasal 143, Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), Pasal 35 ayat (2) dan ayat (3), Pasal 93 ayat (2), Pasal 137, Pasal 138 ayat (1), Pasal 37 ayat (2), Pasal 44 ayat (1), Pasal 45 ayat (1), Pasal 67 ayat (1), Pasal 71 ayat (2), Pasal 76, Pasal 78 ayat (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 85 ayat (3), dan Pasal 144.

Sementara Pasal-pasal di UU No. 13 Tahun 2003 yang mengatur sanksi pidana denda adalah Pasal 14 ayat (2), Pasal 38 ayat (2), Pasal 63 ayat (1), Pasal 78 ayat (1), Pasal 108 ayat (1), Pasal 111 ayat (3), Pasal 114 dan Pasal 148.

Sanksi Pidana Penjara juga ada di Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang SP/SB, Pasal 55 UU No. 24 tahun 2011, dsb.

Selama ini pasal-pasal tersebut hanya jadi etalase UU saja yang tidak bermakna di lapangan. Dengan adanya sinergi Polri dan Kemnaker secara terus menerus diharapkan pasal-pasal yang mengatur soal sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda ini dapat diimplementasikan secara professional oleh kedua lembaga ini.

2. Faktanya saat ini, penegakkan norma hukum ketenagakerjaan masih sangat lemah dan banyak dikeluhkan khususnya oleh SP SB dan kaum pekerja/buruh. Banyak terjadi pelanggaran pasal-pasal di atas yang tidak direspon oleh PPNS dan Polri sehingga pelanggaran-pelanggaran tersebut terus berulang terjadi, seperti pelanggaran Pasal 90 tentang Upah Minimum, Pasal 42 ayat (1) tentang kewajiban memiliki ijin menggunakan TKA dari Menaker, Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000 tentang kebebasan berserikat, dan Pasal 55 UU No. 24 tahun 2011 tentang iuran jaminan sosial yang tidak dibayarkan ke BPJS, serta pasal lainnya tentunya.

Saat ini banyak pengusaha yang membayar upah pekerja di bawah ketentuan upah minimum yang berlaku, dan ketika pekerja/buruh melaporkan hal ini ke Pengawas Ketenagakerjaan maka sering berakhir dengan terjadinya PHK dan laporan pelanggaran Pasal 90 tersebut berhenti tidak dilanjutkan oleh pengawas.

Melalui pemberitaan media, banyak ditemukan TKA tanpa ijin yang bekerja di Indonesia namun pelanggaran Pasal 42 ayat (1) UU No. 13 tahun 2003 ini tidak pernah dilajutkan dengan dibawanya pengusaha yang mempekerjakan TKA illegal tersebut ke meja hijau. Paling-paling para TKA tersebut dideportasi.

Demikian juga pelanggaran kebebasan berserikat (Pasal 43 UU No. 21 Tahun 2000), sepertinya kasat mata terjadi tetapi lagi-lagi sangat sulit untuk diproses di kepolisian. Masih banyaknya pekerja formal yang belum diikutkan ke BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan yang seharusnya bisa diproses melalui jalur hukum tetapi faktanya sampai saat ini belum ada tindakan riil terhadap pengusaha yang melanggar Pasal 55 UU no. 24 tahun 2011 tersebut.

Kita berharap sinergi dua lembaga dapat menurunkan tingkat pelanggaran norma hukum ketenagakerjaan di tempat kerja sehingga mampu menciptakan ketenagangan berusaha dan ketenangan kerja.

3. Masih rendahnya kemauan politik PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) dan Polri terkait hukum ketenagakerjaan khususnya yang mengatur soal sanksi pidana penjara dan saksi pidana denda, serta masih rendahnya koordinasi antara PPNS Kemnaker (dinas-dinas di daerah) dengan Polri, merupakan persoalan lama yang hingga saat ini masih terjadi.

Bukti lemahnya koordinasi kedua lembaga ini dibuktikan dengan isi rilis Biro Humas Kemnaker yang menyatakan “Langkah untuk mensinergikan kerjasama tersebut dimulai dengan menyamakan persepsi persoalan ketenagakerjaan.”

Saya kira kalau bicara soal menyamakan persepsi persoalan ketenagakerjaan pada saat ini antara Polri dan Kemnaker, ini sudah sangat terlambat mengingat UU no. 13/2003 dan UU no.21 tahun 2000 adalah produk hukum yang sudah lama ada, dan hal ini sering dikeluhkan pekerja/buruh. Saya yakin kedua lembaga sudah memiliki persepsi yang sama tentang ketentuan yang ada, mengingat kerjasama kedua lembaga ini bukan hanya baru dilakukann saat ini tetapi sudah dilakukan oleh Menaker dan Kapolri di pemerintahan lalu. Lagi pula persoalan ketenagakerjaan kan relative sama tiap tahunnya. Tidak ada yang baru tentunya. Seharusnya sinergi kedua lembaga ini bisa lebih maju dengan membicarakan hal-hal strategis untuk mendukung penegakkan hukum ketenagakerjaan, tidak lagi pada tataran menyamakan persepsi persoalan ketenagakerjaan. Jangan sampai sinergi kedua lembaga ini hanya jalan di tempat.

Saya menilai lemahnya penegakkan norma hukum ketenagakerjaan baik yang dilakukan oleh Pengawas Ketenagakerjaan dan Polri memang dikondisikan sedemikian rupa sehingga pelanggaran yang terjadi sulit untuk diproses. Lemahnya peneggakan hukum ini sangat terkait erat dengan kebijakan pemerintah selama ini (dan pemerintah sebelumnya juga) yang mengedepankan dan memprioritaskan investasi sehingga hal-hal yang berpotensi menghalangi investasi masuk ke Indonesia justru akan diproses oleh penegak hukum.

Pengkondisian tersebut juga dapat dilihat dari rendahnya anggaran yang dialokasikan untuk Pengawas Ketenagakerjaan baik di tingkat pusat atau daerah, maupun yang dialokasikan oleh BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan untuk menyelesaikan proses penegakkan hukum.

Tentunya sinergi dua lembaga ini juga harus memberikan output riil terjalinnya komunikasi dan koordinasi produktif dalam melakukan pencegahan pelanggaran norma hukum ketenagakerjaan, dan penyelesaian secara hukum bila memang terjadi pelanggaran. Tentunya sinergi dua lembaga ini diharapkan dapat menurunkan tingkat pelanggaran norma hukum ketenagakerjaan di tempat kerja.

4. Bila sinergi kedua lembaga ini ditindaklanjuti secara serius dan professional maka saya yakin konflik hubungan industrial akan menurun signifikan. Data per akhir Desember 2016 Kemnaker mencatat terjadi 2.874 konflik hubungan industrial selama tahun 2016 yang terdiri dari 1.554 perselisihan PHK dan 1.320 kasus perselisihan di luar PHK. Diharapkan di tahun 2017 ini konflik hubungan industrial akan menurun, yang tentunya juga disertai dengan penurunan aksi demo dan mogok kerja bila penegakkan hukum berjalan. Dengan kondisi hubungan industrial yang kondusif maka tentunya akan menjadi point penting bagi investor asing untuk mau menanamkan modalnya di Indonesia lebih besar lagi.

Mengingat penting dan strategisnya sinergi kedua lembaga ini maka ada beberapa usulan untuk bisa memboboti proses sinergitas tersebut :

1. Selain melakukan penegakkan hukum, kedua lembaga ini secara pro-aktif bisa melakukan upaya preventif dan promotif terkait norma hukum ketenagakerjaan di tempat kerja dengan memberikan penyuluhan langsung ke perusahaan dan SP SB.

Khusus untuk masalah jaminan sosial, sudah saatnya BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan ikut juga dalam proses sinergitas kedua lembaga ini dengan menggandeng Polri dan PPNS untuk secara pro aktif melakukan penyuluhan dan penindakan langsung ke perusahaan.

2. Pihak Polri bersedia membentuk Desk Khusus Pelanggaran Norma Hukum Ketenagakerjaan di tingkat Mabes Polri, Polda dan Polres seluruh Indonesia, dengan meningkatkan kualitas penyidiknya untuk masalah ketenagakerjaan. Selama ini proses pelaporan tindak pidana ketenagakerjaan masih belum focus di kepolisian sehingga laporan pekerja/buruh sering dihentikan karena ketidakseriusan dan ketidaktahuan penyidik tentang ketenagakerjaan.

3. Kemnaker juga harus meningkatkan kualitas dan kuantitas PPNS yang ada saat ini. Terkait dengan eksistensi PPNS, mengacu pada amanat UU no. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menempatkan status pengawas ketenagakerjaan kabupaten/kota di tingkat Propinsi, berimplikasi pada proses pelimpahan kasus pelanggaran norma hukum ketenagakerjaan dari Kabupaten/kota ke propinsi menjadi terhenti dan laporan dari buruh menjadi tidak tertangani. Selain itu follow up Nota Pemeriksaan yaitu BAP untuk sementara belum bisa dilakukan karena para PPNS masih menunggu SK Kemenkumham mengingat saat ini mereka berstatus PPNS Propinsi.

4. Terkait dengan masalah TKI di luar negeri, seharusnya Kemnaker dan Polri juga berani meminta pertanggungjawaban PJTKI sebagai pihak pengirim TKI ke luar negeri yang mengalami masalah, misalnya upah yang tidak dibayar, TKI yang mengalami penyiksaan, dsb.

Saya berharap Sinergitas Polri dan Kemnaker bukanlah sebuah aksi basa basi tetapi sebuah bentuk keseriusan Polri dan Kemnaker saat ini untuk menciptakan iklim investasi dan hubungan industrial yang baik. Sinergitas ini bisa lebih terinstitusionalisasi dan berkesinambungan sehingga mampu mengubah wajah iklim investasi dan Hubungan Industrial di Indonesia menjadi lebih baik lagi. Dan tentunya SP SB juga harus terus mengawal proses sinergitas ini dengan memberikan masukan yang konstruktif dan kritis.

 

Oleh :  Timboel Siregar, Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (DPP OPSI)

 

 

Silahkan di ShareTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *