Menaker Hanif Dhakiri Membuka Secara Resmi Forum Konsolidasi Dewan Pengupahan

20151008menaker_hanif_8_10

Progresnews.Info– Forum Konsolidasi Dewan Pengupahan menjadi sarana pemerintah untuk mendiskusikan kebijakan-kebijakan pemerintah terkait pengupahan, baik untuk mengevaluasi kebijakan pengupahan yang telah diberlakukan maupun kebijakan pengupahan yang akan diberlakukan.

“Untuk itu lewat forum Konsolidasi yang merupakan acara rutin Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) setiap tahun, untuk menyamakan persespsi dan interprestasi seluruh anggota dewan pengupahan se-Indonesia dalam menyikapi berbagai permasalahan pengupahan,” kata Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri, saat membuka Forum Konsolidasi Dewan Pengupahan, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Rabu (7/10).

Pemerintah lanjutnya, telah menyampaikan informasi kepada peserta forum bahwa pemerintah akan memberlakukan Peraturan Pemerintah (PP) tentang Pengupahan, salah satu substansi yang diatur dlam PP tersebut adalah mengenai formula perhitungan upah minimum.

Menurutnya, pengaturan formula penetapan upah minimum ini, agar proses penetapan upah umum dilaksanakan secara sederhana dan mudah dipahami seluruh pemangku kepentingan pengupahan, sehingga proses penetapan upah minimum setiap tahun tidak lagi menguras pikiran dan tenaga pemerintah, buruh/pekerja dan pengusaha yang kecenderungannya sering menimbulkan disharmoni hubungan industrial dan keberlangsungan usaha.

“Pemerintah menyadari formula perhitungan upah minimum belum bisa memuaskan semua pihak, apalagi dikaitkan dengan kepentingan jangka pendek, karena fokus kita penataan upah minimum adalah untuk mengembalikan fungsi upah minimum sebagai jaring pengaman (Safety net) yang selama ini telah bergeser dari norma yang sebenarnya,” terang Hanif.

Dengan dikembalikan fungsi upah minimum sebagai jaring pengaman tambahnya, maka kita lebih leluasa untuk mendorong penerapan struktur skala upah di perusahaan.

lanjut dia, sistem pengupahan berdasarkan struktur dan skala upah inilah yang paling ideal untuk diterapkan di perusahaan, karena mencerminkan keadilan. Adanya rasa keadilan dalam struktur skala upah, karena upah pekerja/buruh ditetapkan berdasarkan ranking/grade yang diperoleh dari rangkaian proses hasil analisa dan evaluasi jabatan.

“Dengan pemberlakuan PP Pengupahan ini, tentu akan menjamin terlaksananya kepastian pengupahan dan patut kita syukuri bersama karena kita telah mempunya satu Kodefikasi peraturan terkait dengan pengupahan,” ujarnya.

Forum Konsolidasi Dewan pengupahan tahun ini dihadiri lebih dari 350 peserta yang berasal dari 33 provinsi di Indonesia.

Acara diawali dengan sambutan dari Direktur Pengupahan Kemnaker, Andriani, lalu dilanjutkan dengan sambutan dari Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kemnaker , Haiyani Rumondang Batubara, dan selanjutnya acara di buka secara resmi oleh Menteri ketenagakerjaan Muh. Hanif Dhakiri.

Dalam acara tersebut nampak hadir sejumlah pejabat eselon I dan II dilingkungan Kementerian Ketenagakerjaan.(TU)

 

Silahkan di ShareTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *