KASN Panggil Sekjen Kemnaker Soal Dugaan Kecurangan Pengangkatan Pejabat Eselon III dan IV

Abdul Wahab Bangkona

Progresnews.Info– Anggota KASN, Tasdik Kirnanto, menuturkan bahwa KASN akan segera memanggil Sekretaris Jenderal kemnaker Abdul Wahab Bangkona, jika KASN memiliki bukti kecurangan dalam pengangkatan pejabat eselon III dan IV Kemnaker.

Kecurangan yang dimaksud adalah proses pengangkatan pejabat itu tidak melalui sistem merit, seperti yang diamanatkan UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). kemudian kecurangan itu juga tidak mempertimbangkan sejumlah penilaian, seperti kompetensi, kinerja, track record dan integritasnya.

Asal tahu saja, Pengangkatan pejabat eselon III dan IV kemnaker 15 September yang lalu, masih menjadi buah bibir dikalangan pegawai di lingkungan kementerian Ketenagakerjaan.

“pengangkatan pejabat eselon III dan IV masih pakai pola lama yakni siapa kuat menjilat dan mencium pantat atasan itu yang akan dapat posisi. Kalau masalah kemampuan itu nomor sekian deh, nggak terlalu penting.” ujar salah seorang pegawai kemnaker yang tak bersedia dikutip namanya.

Menurut dia, selain “jilat menjilat dan cium mencium pantat atasan” nuansa nepotisme dan dugaan transaksi alias jual-beli jabatan masih berjalan.

Dia mencontohkan sejumlah anak mantan pejabat dan pejabat yang masih aktif dipaksakan masuk dalam struktur pejabat eselon IV, meski harus menabrak UU No.5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).

Pejabat eselon IV yang baru dilantik itu adalah pegawai yang baru lima tahun bekerja. Ironisnya, salah satu pejabat yang mendapat promosi itu adalah pegawai yang sudah hampir tujuh bulan tidak masuk kerja bahkan mendapat tiga kali peringatan. Bagaimana mungkin bisa dipromosikan menjadi pejabat eselon IV, jika atasanya saja sulit melakukan penilaian kinerja ?
Pasal 77 ayat (5), UU No.5/2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan, Hasil penilaian kinerja PNS digunakan untuk menjamin objektivitas dalam pengembangan PNS, dan dijadikan sebagai persyaratan dalam pengangkatan jabatan dan kenaikan pangkat, pemberian tunjangan dan sanksi, mutasi, dan promosi, serta untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.

Kepala Biro Organisasi dan Kepegawaian Kemnaker Elsie Armaita pun tidak bersedia memberikan keterangan mengenai dugaan nepotisme dalam pengangkatan pejabat eselon III dan IV.
“Maaf, tamu saya banyak. Tidak ada waktu,” kata Elsie Armaita,beberapa waktu lalu.

Dalam UU itu juga diatur mengenai pola karir, Promosi PNS dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerjasama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada instansi pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan

Bahkan untuk mengangkat pejabat, UU ASN mengamanatkan sistem merit, yakni berdasarkan senioritas, pengalaman kerja, pendidikan dan berbagai pertimbangan lainnya.

Sumber Progresnews.Info di Kemnaker menyebutkan, salah seorang pegawai yang akan dilantik terlanjur menggunakan baju batik untuk mengikuti pelantikan. Namun, dirinya urung dilantik setelah mendapat informasi bahwa dirinya tidak ikut dilantik. Pejabat tersebut terpaksa balik kanan sambil mempertanyakan pembatalan pelantikan itu.

Selain itu, salah seorang pegawai dengan Ijazah S2 yang telah puluhan tahun bekerja juga masih tetap bercokol jadi staf. “Birokrasi pegangkatan pejabat di Kementerian ini (Kemnaker) tak jelas. Meski sudah ada peraturannya, tetapi tetap saja mengandalkan KKN,” tandasnya.

Diduga pelantikan pejabat eselon III dan IV itu diatur oleh staf khusus Menaker Hanif Dhakiri. Sebagaimana diketahui, Hanif melantik sekitar 610 orang pada Rabu (15/9) untuk menduduki jabatan eselon III dan IV, baik di pusat dan UPTD.

Ternyata bukan hanya kalangan pegawai saja yang mempermasalahkan pengangkatan pejabat eselon III dan IV. Ada seorang pejabat eselon II pun mempertanyakan kebijakan tersebut, karena banyak anak buahnya di comot alias dipidahkan ke direktorat lain. Sementara mereka masih sangat dibutuhkan oleh direktorat sebelumnya.

“kalau dibilang perpindahan itu adalah untuk penyegaran, penyegaran yang bagaimana ? ini sama saja dengan melumpuhkan secara perlahan-lahan,” ujar pejabat tersebut. (TU)

 

Silahkan di ShareTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *