Bahas Persoalan TKI di Singapura, Kepala BNP2TKI Temui APJATI dan PPTKIS

Nusron Wahid,Ayup Basalamah

Progresnews.Info-Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Nusron Wahid didampingi Deputi Bidang Penempatan Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Agusdin Subiantoro , mengadakan pertemuan dengan Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI) dan Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (PPTKIS) untuk penempatan TKI Singapura.

Kehadiran Nusron Wahid dan Jajaranya langsung disambut oleh Ketua Umum DPP APJATI,Ayub Basalamah dan pengurus APJATI lainnya.

Tujuannya, agar tidak ada lagi Cost Structure yang memberatkan TKI sebagai pahlawan devisa. uang dari TKI masuk ke Indonesia setiap tahunnya mencapai 150 triliun.

“Ada┬átiga agenda, pertama tentang kasus Singapura dan yang kedua kita akan sosialisasi tentang Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi TKI, dan yang ketiga adalah membendung TKI Non prosedural,” ujar Nusron di Kantor APJATI, Buncit Raya, Jakarta Selatan, Kamis, 01 Oktober 2015.

Dia mengatakan, ada fakta bahwa banyak sekali PPTKIS maupun agensi di Singapura yang secara masif dan terstruktur telah malakukan overcharging terhadap TKI di atas ketentuan yang telah ditentukan pemerintah. “Ketentuan pemerintah maksimal hanya sebesar Rp 12.900.000. Tetapi dalam praktiknya banyak sekali baik PPTKIS dan agensi melakukan cas sebesar 3.000 hingga 3.700 dolar Singapura. Padahal gajinya hanya sebesar 500 dolar. Berarti mereka kerja selama 2 tahun akan kena overcharging 7 kali bulan gaji. Hal ini tidaklah adil dan tidak manusiawi,” ujarnya.

Menurutnya, pertemuan ini sebagai langkah awal untuk menertibkan dan memunculkan kesadaran bersama-sama tentang kasus tersebut. Kalau hal ini tidak diperhatikan, maka akan dilakukan tindakan keras dengan meminta adar Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) untuk mencabut izin PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) yang nakal.

“Alasan melakukan overcharging ini bermacam-macam. Ada alasan membayar sponsor atau calo. Kemudian membayar agensi untuk marketing di sana. Padahal dalam cost structure yang angka 13 juta itu, sudah sangat longgar. Di situ sudah ada biaya-biaya tentang itu,” jelasnya. Namun menurutnya, overcharging ini terjadi disebabkan PPTKIS dan agen-agennya serakah tidak mau rugi. (TU)

Silahkan di ShareTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *