PT. Trisakti Purwosari Makmur dan PT. Sentosa Abadi Purwosari Harus Segera Menjalankan Nota Pemeriksaan yang Dikeluarkan Oleh Direktorat Pengawas Norma PPTK Kemenakertrans RI Untuk Membayar Kekurangan Upah Pekerja/Buruhnya

20150601_122607

Progresnews.Info-Setelah melalui proses pemeriksaan dan penelitian perkara pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dilakukan oleh PT. Trisakti Purwosari Makmur dan PT. Sentosa Abadi Purwosari maka, Direktorat Pengawas Norma PPTK Kemanertrans RI telah mengeluarkan Nota Pemeriksaan tentang bukti pelanggaran norma ketenagakerjaan yang dilakukan oleh 2 perusahaan tersebut, dan Surat Nota Pemeriksan tersebut telah dikirimkan minggu kemarin kepada Gubenur Jawa Timur dengan tembusan : Bupati Pasuruan, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Pasuruan dan Perusahaan terkait.

Didalam pokok Surat Nota pemeriksaan tersebut Direktorat Pengawas Norma PPTK meminta kepada Gubernur Jawa Timur sesuai dengan kewenangannya untuk memerintahkan kepada PT. Trisakti Purwosari Makmur dan PT. Sentosa Abadi Purwosari agar segera membayar kekurangan upah minimum pekerja/buruhnya sesuai dengan ketentuan Upah Minimum Kabupaten Pasuruan Tahun 2015 (sebagaimana Peraturan Gubernur jawa Timur No. 72 Tahun 2014 tentang Upah Minimum Kabupaten/Kota di Jawa Timur) mulai pada bulan Januari 2015 sampai dengan Nota Pemeriksaan tersebut dilaksanakan. Dan apabila Nota Pemeriksaan tersebut tetap tidak dilaksanakan oleh PT. Trisakti Purwosari Makmur dan PT. Sentosa Abadi Purwosari maka, Gubernur Jawa Timur segera dapat memerintahkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi di wilayah Provinsi Jawa Timur atau meminta bantuan penyidik Polri, karena melanggar ketentuan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 adalah tindak kejahatan.

Sebagaimana yang telah diketahui bahwa penangguhan pembayaran upah minimum yang diajukan PT. Trisakti Purwosari Makmur dan PT. Sentosa Abadi Purwosari telah ditolak oleh Gubernur Jawa Timur, hal tersebut sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 5 Tahun 2015. Dan untuk mensiasati agar tetap tidak membayar upah minimum, maka PT. Trisakti Purwosari Makmur dan PT. Sentosa Abadi Purwosari melalui kuasa hukumnya Sdr. Adjis Gunawan telah membuat kesepakatan tentang penangguhan upah minimum dengan beberapa pengurus serikat pekerja/buruh dan diketahui oleh Kepala Disnakertrans Kab. Pasuruan. Dan kesepakatan tersebut tersebut telah dinyatakan batal demi hukum oleh Direktorat Pengawas Norma PPTK Kemanertrans RI. (TU)

Silahkan di ShareTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *