PT. Trisakti Purwosari Makmur dan PT. Sentosa Abadi Purwosari Harus Diproses Hukum Secara Pro Justitia.

20150820_142005

Progresnews.Info-Permasalahan tidak dibayarnya UMK para pekerja/buruh pabrik PT. Trisakti Purwosari makmur dan PT. Sentosa Abadi Purwosari, yang masing-masing merupakan perusahaan rokok berlokasi di Kabupaten Pasuruan-Jawa Timur adalah topik dari penegakan hukum ketenagakerjaan di Indonesia.

Dengan diperiksanya 2 (dua) PT tersebut diatas oleh pegawai pengawas norma PPTK dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI pada tanggal 23 Juni 2015 dan tanggal 4 Agustus 2015 sudah cukup bukti bahwa perusahaan tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu, tidak membayar upah pekerja/buruh sesuai UMK Kabupaten Pasuruan Tahun 2015, bahkan pegawai pengawas juga telah menghitung besaran kekurangan upah pekerja/buruh yang mencapai puluhan milyar yang harus dibayarkan kepada para pekerja/buruh di 2 (dua) perusahaan tersebut.

Dari bukti yang ada yaitu surat kesepakatan pembayaran upah dibawah UMK kabupaten Pasuruan Tahun 2015 yang dibuat oleh pengacara dari 2 (dua) perusahaan tersebut diatas Sdr. Adjis Gunawan dengan beberapa pengurus SP RTMM-SPSI PT. Triskati Grup dan Peraturan Gubernur Jatim No. 5 Tahun 2015, sudah jelas bahwa tindakan managemen PT. Trisakti Purwosari Makmur dan PT. Sentosa Abadi Purwosari adalah merupakan tindak pidana kejahatan yang terencanakan secara sistematis (Crime by Design).

Oleh sebab itu lembaga-lembaga penegak hukum dibidang ketenagakerjaan haruslah mengambil sikap tegas terhadap permasalahan ini, baik dari PPNS ketenagakerjaan maupun dari penyidik Polri mempunyai kewenangan untuk memprosesnya secara Pro Justitia sesuai ketentuan hukum acara pidana yang berlaku.

Disamping itu tindakan yang dilakukan managemen PT. Trisakti Purwosari Makmur dan PT. Sentosa Abadi Purwosari tersebut juga merupakan tindakan pelanggaran Hak Asasi Manusia, karena bertentangan dengan Pasal 38 ayat (4) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, serta para pekerja/buruh rentan terhadap intimidasi dari pihak managemen perusahaan tersebut, dan oleh karena itu lembaga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia RI harus juga mengambil sikap atau paling tidak mengawal proses penanganan perkara ini di Direktorat Pengawas Norma PPTK Kemenakertrans RI. (TU)

Silahkan di ShareTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *