APINDO Keberatan Iuran Jaminan Pensiun 8%, Karena Tumpang Tindih Dengan Pesangon

036549600_1424430770-FOTO_LIPUTAN6

Progresnews-Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) keberatan dengan iuran jaminan pensiun (JP) sebesar 8 persen secara langsung seperti yang diusulkan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker).
Ketua Umum Apindo Hariyadi Sukamdani menuturkan, iuran pensiun bisa tumpang tindih dengan kebijakan pemberian pesangon kepada pekerja yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 167.
“Nanti kalau pasal (UU 13/2003 pasal 167) ini tetap ada, akan konflik terkait dana pensiun,” kata Hariyadi di Jakarta, Jumat (8/05).
Dia juga mempertanyakan aturan bagi perusahaan yang sudah memiliki program pensiun. “Transisinya seperti apa?” ujar Hariyadi.
Dia mengatakan, penetapan iuran JP tidak harus langsung pada level tertinggi, namun bisa dengan penyesuaian secara gradual. Hariyadi mencotohkan di Amerika Serikat yang tidak langsung dimulai dengan angka 12 persen. Tahapan yang dilalui AS sangat panjang dimulai dengan 1,5 persen pada 1920.
Hariyadi mengingatkan, pemerintah harus melihat kesiapan pembayar iuran yakni pihak perusahaan. “Saya yakin banyak (perusahaan) yang belum menganggarkan. Nanti masalah juga, jadi secara aturan harus dilihat. Jangan nanti besok 1 Juli, perusahaan tidak siap, mereka tidak bayar, nanti ribut masalah sanksi,” ujarnya. (Tu)

Silahkan di ShareTweet about this on TwitterShare on Facebook

Tinggalkan Balasan

Alamat surel Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *